Padang – Sudah bukan rahasia umum lagi, di setiap alek demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ada diantara Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seakan-akan berpihak ke pada salah satu calon. Apa lagi, jika calon itu berasal dari petahana.
Bahkan, netralitas ASN selalu menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengingatkan netralitas ASN Pemerintah Kota Padang dalam menghadapi Pilkada Kota Padang, 27 Juni 2018.
“Tak usah lah ASN ikut-ikutan bermain politik. Kecuali mereka sudah nekat pula. Ia mengingatkan agar ASN mentaati aturan yang ada. ASN harus bekerja profesional. Jangan gara-gara politik, karir sebagai ASN menjadi korban, ” ujar Wahyu,Jum’at(12/1)
Ia mengingatkan agar ASN mentaati aturan yang ada. ASN harus bekerja profesional. Jangan gara-gara politik, karir sebagai ASN menjadi korban.
“Mereka tetap harus mentaati aturan. Bekerja sajalah dengan profesional. Apalagi jika dia merupakan seorang ASN yang terbilang bagus kinerjanya. Jangan sampai gara-gara pasang badan, bunuh diri jadinya,” tegas Wahyu.
DPRD Kota Padang, jelas Wahyu, hanya sekedar mengingatkan saja agar ASN hati-hati dalam bersikap dalam menghadapi Pilkada Kota Padang.
“Kami hanya mengingatkan saja, agar hati-hati, jangan sampai terpeleset,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.
Dipilkada Kota Padang yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang, dua calon petahana bakal bertarung head to head. Mereka adalah Mahyeldi Ansharullah yang saat ini menjabat Wali Kota Padang dan Emzalmi Zaini yang merupakan Wakil Wali Kota Padang.
Mahyeldi berpasangan dengan Hendri Septa yang diusung oleh PKS dan PAN. Sedangkan Emzalmi berpasangan dengan Desri Ayunda yang diusung oleh Koalisi Padang Bersatu yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, PDI Perjuangan, dan PKB.
Sementara Partai Hanura yang memiliki empat kursi di DPRD Kota Padang memposisikan diri sebagai partai pendukung Emzalmi-Desri Ayunda. **
Discussion about this post