Padang – DPRD Padang menilai sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko memperoleh “rapor merah” terkait kinerja maupun realisasi kerja program. Penilaian tersebut didasari evaluasi Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang Tahun 2015, di gedung DPRD Kota Padang,
Rabu (19/4/2016). Sejumlah SKPD yang memperoleh “rapor merah” antara lain Dinas Pendapatan Daerah, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Pasar dan Dinas Koperasi.
Ketua Pansus IV Surya Jufri mengatakan berdasarkan evaluasi, Dinas Pariwisata belum mampu mengembangkan pariwisata yang telah disusun dalam program sebelumnya. Konsep Kawasan Wisata Terpadu (KWT) hingga kini belum ada realisasinya. Padahal, ungkap Surya, KWT merupakan program prioritas Pemko Padang.
“Masih banyaknya kegiatan “pemalak” di kawasan wisata menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh dinas terkait,” jelas politisi Demokrat ini.
Sementara, Ketua Fraksi PAN Faisal Nasir lebih menyorot kinerja Dinas Pasar yang masih rendah penyerapan anggarannya. Faisal mengungkapkan pada penyampaikan LKPJ oleh wakil walikota beberapa waktu lalu,serapan anggaran Dinas Pasar tak sampai pada angka 50 persen.
Selanjutnya, Faisal menilai penataan pedagang Pasar Inpres Blok II yang hingga sekarang belum terselesaikan merupakan indikasi bahwa Dinas Pasar belum serius dalam melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan.
Dispenda juga mendapat rekomendasi agar lebih serius manjalankan tugas dan fungsi mereka dengan maksimal. Banyaknya tempat usaha yang menunggak pajak menjadi masalah besar yang harus dituntaskan Dispenda. Faisal Nasir menyarankan, walikota agar bisa menempatkan bawahannya sesuai dengan kemampuan yang ada.
Kemudian, rekomendasi terbanyak terima Satpol PP Kota Padang. Ketua Pansus I Osman Ayub menyebut, Satpol PP menerima delapan rekomendasi. Disampaikan politisi Hanura ini, dalam melaksanakan tugas diharapkan tak hanya semata melakukan penangkapan saja. Namun juga mesti berani melakukan penindakan terhadap pemilik tempat-tempat mesum yang menyalahi aturan atau Perda yang ada.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra menjelaskan rekomendasi ini, diharapkan ke depan SKPD yang ada bisa memperbaiki kinerja dan menunjukkan prestasi yang lebih baik. rekomendasi LKPj tadi diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk lebih baiknya penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. (**)
