Padang, TI – Ternyata cukup banyak laporan terkait politik uang pada Pilkada serentak di Sumbar diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mencapai hingga ratusan halaman. Dalam laporan tersebut, terdapat 4 daerah di sumbar yang kedapatan melakukan praktek politik uang dan sedang dalam proses.
Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti, ditemui di ruang kerjanya, mengatakan”Yang tengah kita selidiki itu pertama kali adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi,” paparnya kepada wartawan.
Terkait modus permainan politik uang tersebut cukup beragam. Misalnya di Kota Bukittinggi, salah satu pasangan calon memberikan uang dalam gulungan jilbab dan perlekapan mukena. Tutur Elly.
Berbeda dengan Kabupaten Solok Selatan. Politik uang terjadi dengan memberikan uang secara terang-terangan yang dimasukan ke dalam amplop. Saat tertangkap tangan, mereka berdalih bahwa uang tersebut merupakan uang untuk saksi pasangan calon.
“Kita tengah mencocokkan saksi dengan jumlah uang, dan apakah benar itu uang untuk saksi,” terang Elly.
Sementara itu, modus politik uang yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya dianggap lebih sistematis. Dimana politik uang itu dijalankan dengan menyerahkan sogokan melalui kepala suku, kepala kampung, dan ketua RT. Dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang disinyalir diberikan saat serangan fajar pada 9 Desember lalu.
Dikatakan Elly, “Mereka memberikan uang kepada tokoh yang ada di kampung, ketua RT, kepala jorong, dan kepala suku atau orang-orang yang disegani disana untuk bisa mendapatkan suara terbanyak.
Bawaslu Sumbar hanya akan memberikan rekomendasi dan menyerahkan kasus-kasus politik uang ini pada pihak yang berwajib. Namun, Bawaslu menegaskan keempat kasus itu masih dikaji. Lanjut Elly menyatakan.
Ditambahkan “Kami masih terus mengkaji dan menelitinya, namun itu hanya kajian awal. Kalau terbukti ada money politic, kami akan langsung menyerahkannya pada pihak kepolisian. Karena itu masuk dalam kategori pidana umum,” lanjut Elly.
Di akuinya, kemungkinan politik uang juga bisa terjadi di luar empat daerah itu, untuk sementara ini baru 4 daerah laporan yang masuk dan itu sudah dilakukan peninjauan. Jadi untuk daerah lain bisa terjadi, nanti kita tunggu saja laporan berikutnya. Pada hari ini laporan yang masuk masih ada,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post