Targetindo.com, Bangka Barat – Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini melaksanakan lawatan sejarah ke Wisma Ranggam serta melakukan dialog dengan masyarakat Bangka Barat sekaligus membagikan sembako, Sabtu (18/12/2021).
Dalam lawatannya, Risma mengunjungi lokasi dimana Presiden RI pertama Soekarno bersama tokoh pendiri bangsa lainnya diasingkan dengan didampingi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat, Kapolres Bangka Barat, Ketua DPRD Bangka Barat serta Forkopimda dan undangan lainnya.
Kemudian, Menteri Sosial yang sekaligus merupakan kader partai banteng bermoncong putih tersebut melakukan dialog dengan masyarakat yang antusias menanyakan seputar persoalan bantuan sosial dan pendidikan untuk anak disabilitas.
Risma menjelaskan bahwa bantuan kepada masyarakat, harus sesuai dengan aturan yaitu validasi data merupakan kewenangan daerah.
”Saya harus jelaskan sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin, data itu dari daerah. Jadi kami sebetulnya nerima dari daerah. Kalau staf saya mendata itu juga kita akan sampaikan ke daerah, kemudian daerah baru mengusulkan kepada kami. Karena data itu kewenangan daerah. Kalau itu menurut bantuan dan sebagainya,” Jelasnya
Terkait persoalan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, Risma menyarankan kepada Bupati Bangka Barat untuk menerapkan pola belajar SD Inklusi, dimana anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama anak-anak reguler lainnya.
“Memang di Kementerian Sosial itu menangani untuk disabilitas, mereka punya hak juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena itu tadi saya sudah sampaikan ke pak Bupati, kami siap seandainya melatih guru-guru itu, bagaimana menangani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas,” Tegasnya
Keberadaan SLB yang cukup memakan biaya, disebutkan Risma menjadi salah satu faktor dibangunnya Sekolah inklusi, sehingga persoalan jarak tempuh dapat teratasi, terutama pada tingkat Sekolah Dasar.
“Basanya kalau dia sekolah SLB biasanya saty kabupaten hanya satu, sehingga jaraknya cukup jauh, karena itu perlu dibuat sekolah yang dekat untuk anak-anak SD tersebut. Itu sudah saya lakukan, apa bisa? bisa! Saya sudah lakukan di Surabaya, jadi sekarang sekolah Surabaya SD itu sekolah inklusi,” imbuhnya
Persoalan yang ditanyakan masyarakat Bangka Barat tersebut dikatakan Risma akan segera ditindaklanjuti dengan meminta validasindata ke daerah.
“Ya, nanti kita data, kita bantu untuk daerah untuk validasi, karena bukan kewenangan kami apakah ini layak apa tidak, karena itu kewenangan daerah sesuai dengan Undang-undang fakir miskin,” Pungkasnya.
Discussion about this post