PADANG – Setelah sekian lama ‘mati suri’, akhirnya “Mak Itam” (kereta api) kembali dihidupkan. Rel atau jalur kereta api yang selama ini digunakan warga akan disterilkan. Karena itu Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo mengimbau kepada warga agar tidak lagi menggunakan tanah di sepanjang rel kereta api.
“Agar kereta api kembali lancar, kami harapkan warga mengembalikan fungsi rel sebagai jalur bagi kereta api,” ujar Walikota saat melakukan dialog dengan jamaah Masjid Darussalam, Kelurahan Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan dalam program Jumat Keliling, Jumat (15/4).
Walikota berharap, rel kereta api yang selama ini digunakan warga agar dikembalikan lagi, sehingga PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dapat melakukan pembenahan terhadap rel yang ada. Sebab, dalam tahun ini jalur kereta api memang sudah harus steril dari bangunan.
“Kami mohon kepada warga bangunan yang ada di atas rel kereta api dibebaskan supaya rel bisa digunakan,” tukuk Mahyeldi sambil menyosialisasikan pengaktifan kembali kereta api kepada warga setempat.
Seperti diketahui, pengaktifan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat sudah mulai dikerjakan. Pengerjaan ini dengan anggaran mencapai Rp 2,7 triliun. “Ini bukan rencana lagi, tetapi sudah dimulai. Bupati dan Walikota harus segera menyosialisasikan pengaktifan kembali seluruh jalur kereta api ini, terutama pada masyarakat yang menempati tanah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI),” ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, kepada wartawan.
Menurutnya, pembangunan jalur kereta memang sudah harus dilakukan. Apalagi, transportasi darat yang tidak terkendala macet hanya kereta api. “Kereta api adalah sarana transportasi yang mencirikan negara maju. Kita akan menuju ke arah itu dengan mengaktifkan kembali jalur kereta yang sudah ada dan menyambung jalur dari Logas ke jalur trans Sumatera di Pekan Baru, Provinsi Riau,” bebernya.
Irwan memahami dalam pengaktifan kembali kerata api, cukup banyak tantangan yang dihadapi. Terutama karena lahan PT. KAI banyak yang ditempati masyarakat, baik secara legal dengan menyewa atau ilegal.
“Bagaimanapun, lahan milik PT. KAI itu akan diambil alih kembali untuk pengaktifan kembali jalur KA. Masyarakat harus memahami hal ini,” sebutnya.
Sementara, Kepala PT Kereta Api Indonesia (KAI), Divisi Regional (Divre) II Sumbar, Sulthon Hasanudin mengatakan, untuk pengaktifan jalur kereta api itu, yang terpenting adalah daerah bebas 11.75 meter sepanjang jalur kereta.
“Untuk lahan bebas ini tidak ada toleransi. Tidak boleh ada bangunan atau hal lain yang menghalangi seperti billboard. Ini yang kita minta dukungan dari masing-masing kepala daerah,” katanya.
Anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pengaktifan kereta api digunakan untuk peningkatan jalur kereta api dari Kacang sampai Solok, Muaro Kalaban-Muaro, Naras Sungai Limau, Padang-Pulau Air dan peningkatan jembatan kereta api dari Padang sampai Padang Panjang.(*/ Charlie / Mursalim)
