JAKARTA, TI – Sekarang ini hanya tinggal menghitung hari, menanti tanggal 4 November 2016 yang akan terjadi aksi demo besar-besaran dari sejumlah elemen masyarakat menyoal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.
Pada demo tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak membahayakan bagi keamanan Kota Jakarta. Aksi demo yang diperkirakan bakal berlangsung cukup lama itu bisa saja berubah menjadi anarkis, apalagi kalau ada pihak-pihak yang memprovokasi.
Untuk melakukan antisipasi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, langsung mengunjungi Mako Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, Senin (31/10/2016), melihat persiapan anggota Brimob menjelang aksi besar-besaran itu terjadi. Tito pun mengharapkan agar seluruh personel Brimob siap menghadapi aksi itu secara fisik maupun psikis.
Tito menginstruksikan agar satuan Brimob membatasi penggunaan kekerasan dan peluru tajam dalam melakukan antisipasi terhadap aksi tersebut, kecuali kalau ada perintah. Semuanya harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dan bertindak sesuai komando dari komandannya.
Aksi besar-besaran yang dilakukan oleh para demonstran itu tidak hanya datang dari Jakarta, juga diperkirakan akan diikuti oleh para demonstran dari daerah-daerah luar Jakarta. Kota Jakarta akan menjadi gaduh sehingga berdampak terhadap keamanan nasional.
Dikatakan sumber, Ketua DPP PDIP Herdrawan Supratikno sangat menyetujui apabila pihak keamanan terutama polisi melakukan tembak di tempat bagi para pendemo yang membahayakan dan berbuat anarkis pada tanggal 4 November 2016 tersebut. Karena sudah menjadi kewenangan polisi sebagai aparat penegak hukum.
Herdrawan menegaskan apa yang dianggap membahayakan bagi pihak kemanan itu sudah ada kriterianya dan politisi senior PDIP menambahkan, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) pun sudah mewanti-wanti bahwa para pendemo tidak akan melakukan demo secara anarkis.
Herdrawan Supratikno tidak khawatir aksi demo itu akan membuat elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama akan menurun pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Karena pemilih yang ada di Kota Jakarta itu adalah pemilih yang rasional dan tidak mudah terhasut oleh aksi-aksi tersebut, apalagi kalau terjadi anarkis, maka spontan warga Jakarta akan merasakan kenyamanannya akan terusik oleh aksi demo itu.
Menurut Herdrawan, pihak kepolisian lah yang paling berwenang untuk mengamankan jalannya aksi pada tanggal 4 November tersebut, karena mereka tahu tupoksinya,”aksi-aksi seperti ini pada saat Pilpres juga terjadi, sehingga pihak kepolisian akan menyikapinya dengan profesional. Kalau polisi butuh bantuan, kan ada TNI yang bisa di BKO-an,” tegas Herdrawan.
Discussion about this post