Dikatakan Wantimpres, Sumbar Cukup Aman Dari Konflik Sosial

Padang  – Baru-baru ini Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) menyatakan bahwa bumi Minang Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah relatif aman dari berbagai macam konflik sosial.

“Selama ini secara keseluruhan konflik sosial di Sumbar jarang terjadi, meskipun ada hanya lebih pada kepentingan,” kata salah satu anggota Wantimpres Yusuf Kartanegara saat berkunjung ke Padang, Senin.

Menurutnya konflik yang terjadi beberapa waktu lalu di Sijunjung dan Dharmasraya lebih pada kepentingan lain misal ekonomi. Apabila dibanding dengan daerah lain, provinsi Sumbar termasuk kategori sedikit terjadinya konflik yang melibatkan banyak masyarakat.

“Secara khusus konflik sosial memiliki banyak pemicu, selain kepentingan, ada provokasi dan perbedaan pemikiran,” pungkasnya lagi.

Lebih lanjut, di Sumbar sendiri menurut Yusuf sangat jarang terdengar informasi atau laporan tentang perpecahan atau konflik, misalnya konflik kesukuan atau ras.

Hal ini berbeda di daerah lain yang ada mengalami konflik yang melibatkan kesukuan tersebut.

“Inilah yang menjadi bahan kajian Wantimpres untuk memberikan masukan bagi presiden dalam mencarikan solusi konflik tersebut,” lanjutnya.

Meskipun begitu, dia menyebutkan selain di Sumbar pihaknya juga akan berkunjung ke Sulawesi Selatan dan daerah lainnya.

Dalam kunjungan terkait konflik sosial pihaknya menggunakan sistem sampel daerah sebagai representasi.

“Seperti di Sumbar, hanya beberapa kabupaten dan kota yang akan dikunjungi,” ujarnya.

Senada dengan Yusuf, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga mengatakan bahwa konflik sosial di Sumbar jarang terjadi.

Meskipun demikian dia tidak menampik adakalanya persoalan lahan dalam hal ekonomi menjadi faktor munculnya konflik tersebut.

Akan tetapi dengan adanya adat dan budaya yang melekat pada masyarakat Sumbar, konflik sosial tingkat tinggi dapat dihindari.

Sebab saat berkonflik semua elemen bersatu bermusyawarah menyelesaikan persoalan tersebut.

Misalnya, seperti yang terjadi di Sijunjung dan Dharmasraya saat ini telah dilakukan mediasi antara pemerintah, alim ulama, niniak mamak dan keamanan untuk penyelesaian konflik di perbatasan tersebut.

“Hal semacam ini juga yang menjadikan Sumbar tidak pernah terjadi konflik terkait agama, atau kesukuan lainnya,” ujarnya tersenyum. (**)