Targetindo.com, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Arinal Djunaidi Mengikuti Rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BNPB, terkait kejadian positif Covid-19 di luar Pulau Jawa, bertempat di Mahan Agung.
Gubernur Arinal di dalam rapat mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi kendala terkait pengetatan PPKM karena letak Provinsi Lampung sebagai pintu masuk dari Pulau Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya.
Lampung memiliki 4 pintu masuk yang membuat Pemerintah harus bekerja lebih keras, walaupun selama ini normatif bisa dilaksanakan. Keempat pintu masuk yaitu Bakauheni dari dan menuju Pulau Jawa, Mesuji dari Sumsel, Way Kanan dari Baturaja dan Martapura Sumsel, dan Pesisir Barat dari Bengkulu.
“Saya berharap agar Pemerintah Pusat turut membantu pengamanan dan pengetatan di pintu masuk, terutama Bakauheni karena sangat menentukan,” harap Gubernur Arinal.
Di dalam rapat, Gubernur juga memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi dalam masa pengetatan PPKM.
Upaya-upaya tersebut diantaranya:
1. Meningkatkan kapasitas respon/kesiapan daerah dengan meningkatkan kapasitas pemeriksaan/testing.
2. Penambahan tempat/rumah sakit di suatu wilayah dan menyiapkan rumah sakit darurat. Saat ini telah disiapkan rumah sakit darurat di Wisma Haji dengan kapsitas 250 tempat tidur.
3. Meningkatkan kapasitas pencarian kontak erat hinggga mencapai rasio 1:15 sampai dengan 1:30. Kasus positif wajib dicari 15-30 kontak eratnya.
4. Meningkatkan sarana prasarana testing rapid antigen.
5. Menyiapkan mini oksigen di puskesmas rawat inap.
Gubernur melaporkan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan Vaksinasi Massal. Langkah serupa juga telah dilakukan oleh Danrem 043/Gatam dan Kapolda Lampung.
Sementara itu, Kepala BNPB Ganip Warsito meminta Bupati/Walikota agar menjalankan PPKM Mikro secara ketat dan disiplin. Ganip Warsito juga meminta agar Pemerintah Daerah mempersiapkan infrastruktur dalam pelaksanaan ppkm tersebut.
Terkait pencegahan penyebaran Covid-19, Ganip Warsito meminta agar posko-posko di daerah mendekat dengan Forkopimda untuk meningkatkan pengujian dan penelusuran. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung), seprti dilansir dari faktanews, Rabu (7/7/2021).
