Sijunjung, TI – Pernahkan kita dengan sungguh-sungguh memperhatikan dari mana asal sebuah berita dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi yang bisa dilacak keberadaannya? Apakah anda percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat?. Apakah anda memperhatikan keberimbangan sumber berita? Apakah anda mendapatkan gambaran berita yang utuh dari satu sumber saja?
Pertanyaan di atas perlu menjadi renungan bagi yang mudah termakan berita yang belum terbukti kebenarannya.
Hoax telah menyebar dimana-mana, termasuk data pada laporan dugaan korupsi Bupati Sijunjung oleh M. Rafik, S.IT, MM, Pjs. Ketua DPD Divisi Inteligen Pusat Badan Advokasi Penyelamatan Asset Negara (BAPAN) Sumbar ke KPK seperti dilansir www.detikperistiwa.com, Senin (21/08).
Diberitakan lima poin dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Yuswir Arifin. Diantaranya, dugaan korupsi pengadaan tanah kas daerah bidang perkebunan di Nagari Aia Amo pada tahun 2009 seluas 600 hektar, diduga terdapat 585 hektar lahan fiktif , padahal luas tanah yang disediakan adalah 1000 hektar (600 hektar dan 400 hektar pada ulayat yang berbeda) dan telah dilakukan proses sewa 50 tahun dengan biaya 3 juta/hektar.
Selain itu juga diberitakan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2011 dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) senilai 24,7 Milyar. Padahal pengadaan alkes tersebut sudah diperiksa BPK dan tidak ditemukan kesalahan administrasi sekalipun, alkes sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan telah digunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan kesehatan. Dan masih ada beberapa dugaan lagi yang tidak didasari dengan data yang akurat.
Kesalahan dalam menggunakan data pada laporan dugaan korupsi tersebut merupakan kebohongan yang begitu masiv disebarkan sehingga pembaca yang tidak memperhatikan sumber dan validasi data yang disampaikan akan cepat termakan isu dan langsung menerimanya sebagai kebenaran tanpa perlu diuji, apalagi turut mengeluarkan komentar dengan bahasa yang tidak pantas.
Jika data yang digunakan pelapor dugaan korupsi tersebut tidak bisa dibuktikan, secara undang-undang ia sendiri bisa dilaporkan atas pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan UU ITE Nomor 19 tahun 2016. Mari cerdas menganalisa.**
Discussion about this post