Dhamasraya, TI – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat akan melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial beras sejahtra (Rastra) karena dinilai belum tepat sasaran dan banyak masyarakat layak tidak terakomodasi.
“Perkembangan kondisi masyarakat tentu mengalami perubahan baik secara status ekonomi atau sudah dikeluarkan dari data,” kata Kepala Dinas Sosial Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Dharmasraya, Bobi Perdana Riza di Pulau Punjung, Rabu.
Ia menyebutkan hingga saat ini data penerima pangan rastra masih merujuk pada basis data terpadu (BDT) yang dihimpun melalui data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya dalam rentang waktu tersebut mungkin ada perubahan kondisi sosial di tengah masyarakat baik secara status ekonomi yang dulunya kurang mampu sekarang sudah berkecukupan, sedangkan apabila ada yang kurang mampu tapi belum masuk data akan dimasukan.
Ia menjelaskan verifikasi ulang akan diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pada Maret, selanjutnya pada April pelaksanaan dilapangan dan Mei dilakukan perbaikan.
“Dalam pelaksanaanya nanti kami berharap kerja sama dari pemerintahan nagari beserta jorong untuk verifikasi ulang tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos pangan rastra di Dharmasraya pada 2018 sebanyak 8.609 kepala keluarga tersebar di 52 nagari (desa adat).
“Masing-masing menerima 10 kilogram tiap bulan tanpa dipungut biaya, untuk pendistribusian dilaksanakan diatas tanggal 20 setiap bulannya,” ujarnya.
Ia menambahkan selanjutkan bansos sejaterah akan kembali disalurkan pertengahan Maret karena sebagain sudah disalurkan saat kunjungan Presiden Jokowi ke Dharmasraya berapa waktu lalu.
antarasumbar
Discussion about this post