• Redaksi
  • Visi Misi
  • Kode Etik
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
Rabu, Agustus 10, 2022
Targetindo.com
  • BERANDA
  • HEADLINE
    • PARIWARA
    • TARGETINDO TV
  • PERISTIWA
  • INVESTIGASI
  • ARTIKEL
  • SUMBAR
    • DPRD
  • INTERNASIONAL
  • LAINNYA
    • JAMBI
      • ACEH
    • JAWA BARAT
      • JAWA TENGAH
    • JAWA TIMUR
      • KALIMANTAN
    • KEPULAUAN RIAU
      • LAMPUNG
    • RIAU
      • SULAWESI
    • SUMSEL
      • SUMUT
    • PAPUA
  • POLITIK
  • OPINI
  • HUKUM & KRIMINAL
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • HEADLINE
    • PARIWARA
    • TARGETINDO TV
  • PERISTIWA
  • INVESTIGASI
  • ARTIKEL
  • SUMBAR
    • DPRD
  • INTERNASIONAL
  • LAINNYA
    • JAMBI
      • ACEH
    • JAWA BARAT
      • JAWA TENGAH
    • JAWA TIMUR
      • KALIMANTAN
    • KEPULAUAN RIAU
      • LAMPUNG
    • RIAU
      • SULAWESI
    • SUMSEL
      • SUMUT
    • PAPUA
  • POLITIK
  • OPINI
  • HUKUM & KRIMINAL
No Result
View All Result
Targetindo.com
No Result
View All Result

Walikota Padang Ikut Tolak Peralihan Kewenangan Penguasaan SMA/SMK

Target Admin by Target Admin
Juli 28, 2016
in BERITA TERBARU, JAMBI
0
29
VIEWS
Share on WhatsappShare on FacebookShare on Twitter

JAMBI – Seluruh walikota se-Indonesia menolak peralihan kewenangan penguasaan SMA/SMK. Isu ini menjadi hangat dan mengemuka pada Munas V Apeksi di Jambi.

Tak terkecuali Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo. Walikota yang juga ustad ini turut menolak hal yang sama. Walikota Padang menentang adanya pengambilalihan kewenangan SMAN oleh Provinsi dari Kota.

Mahyeldi minta Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pengambilalihan kewenangan SMAN ke Provinsi harus ditolak.

“Penyerahan SMAN yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini,” tukuknya saat diwawancarai di Ratu Convention Hall, Jambi, Selasa (27/7).

Penolakan ini bisa saja terjadi. Pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga menyetujui permintaan pengalihan sekolah ini oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Kita tolak pengalihan SMA/SMK ke provinsi. Pengelolaan sekolah itu urusan ditel, tapi kok malah diurusi oleh pemerintah provinsi,” kata Walikota Makasar, Moh Ramdhan.

Ia mengatakan perubahan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang wewenang ini dianggapnya tidak konsisten dan tanpa perhitungan yang matang.(Charlie)

Tags: berita seputar kota jambiBERITA TERKINI KOTA PADANGkunjungan wako padang dijambiliputan wako padang dijambi
Previous Post

Misteri Hilangnya Kapal Mary Celeste

Next Post

Mahasiswi Ini, Apakah Diperkosa Sebelum Tewas? Inilah Jawaban Dokter Yang Meng-otopsinya

Next Post

Mahasiswi Ini, Apakah Diperkosa Sebelum Tewas? Inilah Jawaban Dokter Yang Meng-otopsinya

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKLAN 3

IKLAN 1

IKLAN 4

IKLAN 5

  • Redaksi
  • Visi Misi
  • Kode Etik
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
Email : [email protected]

© 2020 PT TARGET INDO CENTRAL GROUP

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • HEADLINE
    • PARIWARA
    • TARGETINDO TV
  • PERISTIWA
  • INVESTIGASI
  • ARTIKEL
  • SUMBAR
    • DPRD
  • INTERNASIONAL
  • LAINNYA
    • JAMBI
      • ACEH
    • JAWA BARAT
      • JAWA TENGAH
    • JAWA TIMUR
      • KALIMANTAN
    • KEPULAUAN RIAU
      • LAMPUNG
    • RIAU
      • SULAWESI
    • SUMSEL
      • SUMUT
    • PAPUA
  • POLITIK
  • OPINI
  • HUKUM & KRIMINAL

© 2020 PT TARGET INDO CENTRAL GROUP