Walikota Padang Ikut Tolak Peralihan Kewenangan Penguasaan SMA/SMK

JAMBI – Seluruh walikota se-Indonesia menolak peralihan kewenangan penguasaan SMA/SMK. Isu ini menjadi hangat dan mengemuka pada Munas V Apeksi di Jambi.

Tak terkecuali Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo. Walikota yang juga ustad ini turut menolak hal yang sama. Walikota Padang menentang adanya pengambilalihan kewenangan SMAN oleh Provinsi dari Kota.

Mahyeldi minta Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pengambilalihan kewenangan SMAN ke Provinsi harus ditolak.

“Penyerahan SMAN yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini,” tukuknya saat diwawancarai di Ratu Convention Hall, Jambi, Selasa (27/7).

Penolakan ini bisa saja terjadi. Pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga menyetujui permintaan pengalihan sekolah ini oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Kita tolak pengalihan SMA/SMK ke provinsi. Pengelolaan sekolah itu urusan ditel, tapi kok malah diurusi oleh pemerintah provinsi,” kata Walikota Makasar, Moh Ramdhan.

Ia mengatakan perubahan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang wewenang ini dianggapnya tidak konsisten dan tanpa perhitungan yang matang.(Charlie)