Wagub: PKL Di Kelok 9 Sebelum Lebaran Sudah Pindah Ke Lokasi Yang Telah Ditetapkan

Sumbar, TI – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meminta pemindahan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi Kelok Sembilan sebelum lebaran sudah mesti pindah ke lokasi yang telah ditetapkan.

“Kita berharap para PKL dapat memaklumi karena bangunan jalan Kelok Sembilan tidak bisa menerima beban tetap dan apa yang ada saat ini amat menggangu kelancaran arus transportasi dan sesuatu yang menyalahi aturan,”kata Nasrul Abit dalam rapat teknis penertiban PKL di Kelok Sembilan, bersama Kesbangpol, pemkab Limapuluh Kota bersama instansi terkait, polres, Dinas PUPR, BKSDM, Balai Jalan serta unsur lainnya di ruangan rapat Gubernur.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, untuk pemindahan kelokasi yang dianggap cocok, tidak bermaksud meniadakan kegiatan PKL justru nanti, telah direncanakan kawasan kegiatan ekonomi UKM ini disekitar Kelok Sembilan sebagai distinasi wisata Sumbar yang juga akan dibangun Menara setinggi 40 meter sebagai tempatnya menikmati keindahan pesona kelok sembilan bagi wisatawan.

Ia menjelaskan,saat ini tim sedang menyusun dan mengusulkan ke pemerintah pusat atas pembangunan tersebut, yang juga akan membangun fasilitas untuk para PKL nantinya.

“Usulan inj dihadapkan masuk pada anggaran 2019, dan dapat dinikmati pada awal tahun 2020,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, saat ini tim provinsi Sumbar dan kabupaten Limapuluh Kota akan turun kelapangan, untuk melaksanakan dan mengkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk para PKL yang diwakili Walinagari Ulua Aia.

“Semoga ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pengembangan pembangunan fasilitas Menara dan fasilitas lainnya nanti juga dapat terlaksana juga dengan baik pula,” harap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyapaikan, saat ini berdasarkan laporan jumlah PKL di kawasan kelok sembilan ini berjumlah 160. Dan telah ditetapkan tidak ada penambahan lagi serta satu Kepala Keluarga (KK) satu tempat.

“Kita berharap pemidahan ini tidak menjadi keributan yang tidak perlu. Kita melakukan rapat saat ini agar ada koordinasi yang baik dan mengajak masyarakat para PKL ikut terlibat, sehingga harapan pemerintah pusat jalan Kelok Sembilan bebas hambatan, karena jalan ini merupakan jalan negara yang menjadikan pengawasan dan perawatan kementrian PU.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten hanya menjalankan peran dan fungsi sesuai kewenangannya serta juga mencari solusi untuk kemajuan kelok sembilan sebagai salah satu lokasi wisata Sumbar yang cukup menarik dan cantik,” ujar Nasrul Abit.