Padang, TI – Merasa tak dianggap dan dipermainkan bak bola, awalnya dikira bakal final, kemudian dikecewakan, inilah yang memicu pemilik lahan SD 09 Koto Luar Kec. Pauh Kota Padang Sumatera Barat mengambil keputusan gembok.
Sewaktu ditemui awak media, H. Ismail memaparkan kronologis pengembokan SD 09, hal ini terjadi karena Pihak Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan Kota Padang selaku pengambil kebijakan ingkar dari janji, pihak Dinas tersebut berjanji akan melakukan pembayaran setelah pemilik tanah dapat menunjukan dan mengantongi seluruh dokumen yang di perlukan sebagai sarat pengajuan pembayaran sebagian lahan yang terpakai di SD 09″ ungkap Ismail ( 8/06/2020) di kediamannya Komplek Perumahan Waluyo Kec.Pauh Kota Padang.
“Kami lalu melengkapi semua syarat yang diminta oleh pihak Dinas terkait, setelah semua dokumen yang diperlukan dilengkapi, kamipun di minta menunggu, dan datang kembali sesuai jadwal yang telah disepakati”
“Saat datang sesuai jadwal yang dijanjikan, justru kami mendapat jawaban yang tidak memuaskan dari staf Dinas yang biasa kami temui terkait pengurusan lahan. “Dana ganti kerugian atas lahan bapak ada, namun belum bisa di cairkan karena pandemi Covid-19″. Ujar Ismail menirukan ucapan pihak dinas terkait,
Ismail menambahkan, sesungguhnya kami tidak ingin melakukan penggembokan, kami sangat mengerti dan faham bahwa sekolah tersebut sangat di butuhkan oleh masyarakat, apalagi saat ini akan memasuki tahun ajaran baru, namun bagaimana dengan perasaan kami yang telah dipermainkan dan dikecewakan,” ucapnya.
“Kami pasti akan membuka kembali gemboknya, jika sudah ada kepastian hitam diatas putih terkait penggantian lahan tersebut” tegas Ismail.
Ditempat terpisah, Kadis Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, pencairan dana ganti kerugian atas lahan warga yang terpakai oleh SD 09 masih berjalan dan sedang dibahas oleh tim.
“Untuk pencairan tentu butuh proses, dan ada mekanismenya, nanti jika sesuai jadwalnya kita bayarkan, kita lunaskan, anggarannya sudah ada yang jelas direalisasikan tahun 2020 ini” ucap Habibul (10/06) dikantornya.
Lebih lanjut Habibul memaparkan, “Kami berharap pemilik lahan untuk bersabar, dan aparatur pemerintahan yang ada ditingkat Kecamatan serta Kelurahan dan masyarakat setempat hendaknya turut serta mendukung, agar proses pelaksanaan pendidikan nantinya tidak terganggu oleh permasalahan ini” harap Habibul. (TIM)
Discussion about this post