Dharmarsaya, TI – Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt. Rajo Medan tampil dalam rapat paripurna DPRD Sabtu (3/8/19) dalam rangka memberikan jawaban atas pandangan umum anggota DPRD terkait nota pengantar APBD perubahan yang disampaikan Bupati Sutan Riska sebelumnya.
Menanggapi pertanyaan Suardi Ayub, S.Sos, bahwa hingga bulan Juli berakhir, realisasi anggaran Pemkab Dharmasraya baru mencapai 40 persen. Satu satunya kader PPP yang duduk di DPRD itu khawatir, akan terjadi keterlambatan pelaksanaan anggaran.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan itu Wabup Amrizal menjelaskan, progres pekerjaan fisik bulan Juli berada pada pasisi 40%, hal ini disebabkan lantaran pelaksanaan proses tender, khusus untuk dana DAK.
Politisi Partai Hanura itu lebih jauh menjelaskan, seluruh OPD sudah melaksanakan pekerjaan fisik tersebut sesuai dengan time scedule yg di buat oleh OPD, namun yg membuat progres pekerjaan sampai saat ini agak terlambat, disebabkan oleh proses tender dana DAK yag ada pada beberapa OPD. Proses tender baru selesai pada Juli 2019. Dengan selesainya tender ini, maka pekerjaan fisik dengan sisa waktu yang ada dapat diselesaikan sampai bulan Desember tahun ini. Begitu juga terhadap pelaksanaan Pokir anggota DPRD pada APBD Tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2019 akan bisa diselesaikan dengan baik.
Sementara itu, menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan agar OPD untuk lebih fokus dalam pelaksanaan program kegiatan dan tidak berfikir bahwa suatu proyek dapat diambil keuntungannya untuk kepentingan sepihak. Dengan persepsi seperti itu maka pencapaian tujuan dari sebuah kegiatan tidak dapat maksimal disebabkan oleh kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Atas sorotan itu, Wabup yang pernah menjadi anggota DPRD dua periode menjelaskan, bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sudah mengikuti aturan yg ada. Pada setiap pelaksaan program dan kegiatan, setiap OPD, secara berkala pemerintah daerah setiap bulannya melakukan rapat evaluasi terhadap permasalahan di lapangan yg di hadapi oleh OPD, baik teknis, maupun non teknis. “Dan kami selalu memantau secara langsung pelaksanaan program strategis pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh OPD,” tegas Rajo Medan.(Rls/antn)
Discussion about this post