Targetindo.com, Jakarta ~ Perubahan strategi menghadapi perkembangan globalisasi dan teknologi, revisi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang mengacu aturan internasional dan disesuaikan konsep strategi pembangunan nasional, serta sinkronisasi yang sinergis terkait tugas pokok dan fungsi tiap elemen organisasi.
Hal tersebut mencuat saat dialog menjelang Kongres X K.SPSI 2022 yang dilakukan via Zoom, Jum’at (28/01). Dialog yang dimoderatori Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SP.TSI-K.SPSI) Drs KPH HM Jusuf Rizal SH SE MSi, menghadirkan pembicara Ketua Umum K.SPSI Yorrys T.H Raweyai, Ketua Umum SP.RTMM (Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman) – K.SPSI Sudarto AS, Ketua DPD K.SPSI Banten Dedi Sudrajat SH MM, Ketua DPC K.SPSI Tangerang Rustam Efendy SH, dan Ketua PUK PT.KMK K.SPSI Kab. Tangerang Sulaiman SH.
“Visi Bina, Lindung, Sejahtera, tetap kita pertahankan. Hanya saja Misi organisasi yang akan dirubah agar tatakelola organisasi lebih baik ke depan. Di era globalisasi, dinamika perubahan sangat cepat terjadi. Terutama pada perkembangan teknologi. Untuk itu, butuh perubahan strategi dengan tetap mengedepankan semangat kolektif dan kolegial,” Sambut Yorrys.
Membawahi sebanyak 17 federasi yang masing-masing memiliki ratusan bahkan ribuan Pimpinan Unit Kerja, lanjut Yorrys, tentu ini kekuatan luar biasa.
“Dengan sebaran keanggotaan pada hampir seluruh nusantara, K.SPSI memiliki kekuatan sumberdaya dan sumber manusia yang besar. Hanya saja masih harus diakui, belum kuatnya sinergitas antara konfederasi dengan federasi. Untuk itu, ke depan harus dirumuskan bagaimana konsep strategi organisasi. Minimal untuk 25 tahun ke depan,” Ungkap Yorrys.
Sebelumnya, Ketua Umum F.SP.TSI-K.SPSI Jusuf Rizal mengatakan, dialog dengan mengundang para ketua PUK, pimpinan organisasi tingkat kabupaten/kota, pimpinan tingkat provinsi hingga tingkat nasional atau pusat ini, bertujuan mendengar suara atau aspirasi anggota.
“Tahun 2022 ini, Kongres X K.SPSI akan digelar. Tentu ada harapan untuk perbaikan dari hasil kongres yang dirasakan oleh anggota mulai pusat, daerah hingga PUK dan SPA (Serikat Pekerja Anggota). Untuk itulah digagas diskusi guna memperkaya pemikiran yang konstruktif, cerdas dan berbobot bagi kemajuan K.SPSI ke depan. Serta, lebih trengginas dalam mengejewantahkan Visi Bina, Lindung dan Sejahtera bagi para anggota,” Beber Jusuf Rizal yang juga Ketua OKK K.SPSI.
Ketua DPD K.SPSI Banten Dedi Sudrajat SH MM berharap, melalui Kongres X K.SPSI yang akan dihelat tahun 2022 ini, menjadi tonggak perubahan signifikan dalam penegakan konstitusi organisasi.
“Jangan terjadi lagi tumpang-tindih kewenangan antara konfederasi dengan federasi. Dan satu lagi, mari ciptakan suasana tertib dan damai demi kemajuan organisasi,” Harap Dedi.
Ketua Umum SP.RTMM-K.SPSI Sudarto AS juga berharap terjadinya perubahan tatakelola organisasi, terutama pada tingkat konfederasi.
“Perubahan itu harus dimulai dari perubahan pedoman norma, tatakelola dan sumberdaya. Ini wajib dilakukan. Berkaca pada 49 tahun berdirinya K.SPSI hingga sekarang, apakah para anggota sudah sejahtera?
Nyatanya, anggota yang terdiri jutaan buruh atau pekerja ini masih tereksploitasi. Undang-undang baru yang diciptakan, hanya berdampak terhadap degradasi perlindungan oleh organisasi. Banyak Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terang-terangan dilanggar oleh pengusaha. Padahal jika pelanggaran dilakukan pekerja, mereka mendapat sanksi. Sedangkan pelanggaran oleh pengusaha, siapa beri sanksi?” Tekan Sudarto.
Ketua DPC K.SPSI Tangerang Rustam Efendy SH berharap Kongres X K.SPSI melahirkan pemimpin yang mengerti bagaimana kondisi perburuhan di Indonesia. Yakni, terkait aturan pemerintah, kepentingan anggota dan tertutama kondisi di lapangan.
“Pemimpin yang betul-betul memahami kepentingan anggota dengan tentunya, mengerti situasi lapangan. Jadi pengurus buruh, jangan baperan. Tetapi tetap santun dan saling menghargai pengurus lain maupun anggota,” Kata Rustam.
Ketua PUK PT.KMK K.SPSI Kab. Tangerang Sulaiman SH memberikan masukan sekaligus harapan, agar K.SPSI menolak keras pelbagai aturan yang tidak memihak peningkatan kesejahteraan buruh atau pekerja.
“Hanya ini harapan kita sampaikan selain, butuhnya pendidikan dan pelatihan tentang tatakelola organisasi yang baik dan sesuai aturan. Siapa pun yang terpilih nantinya, kita siap mendukung penuh,” Tegas Sulaiman yang memiliki 10.000 anggota lebih.
Saat sesi penyampaian aspirasi, Sekretaris DPD F.SP.TSI-K.SPSI Prov. Sumatera Barat, Efri Radesgi menekankan pentingnya sinkronisasi AD/ART antara konfederasi dengan SPA.
“Hal ini menjadi garis tegas atas fungsi dan kewenangan masing-masing, baik itu pada konfederasi maupun federasi. Unitaris harus dilakukan oleh federasi. Ke depan, tidak ada lagi unitaris oleh konfederasi. Jika ini tidak segera dilakukan, dapat berdampak pada kehilangan atau keluarnya PUK dalam keanggotaan organisasi,” Tekan Efri.
Seperti kejadian di Sumatera Barat, lanjut Efri, masih banyak ditemukan unitaris atau pembentukan PUK oleh konfederasi. Parahnya lagi, bahkan konfederasi membidani lahirnya PUK serikat pekerja mandiri, meskipun sudah ada federasi di bawah naungannya, yang sesuai dengan kewenangan atau bidang kerja berdasarkan AD/ART federasi terkait.
“Persoalan ini harus segera ditindaklanjuti. Jangan akhirnya konfederasi malah menjadi biang kerok munculnya keributan dengan federasi yang sepayung, di daerah. Kondisi ini, sudah beberapa kali terjadi dan kita hadapi,” Ungkap Efri.
Komite Perempuan Indonesia, Tri Ruswati berharap kesetaraan gender yang masih terdapat ketimpangan di dunia ketenagakerjaan. “Berdasar data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 tenagakerja laki-laki sebanyak 42,1 persen dan perempuan 34,6 persen. Sedangkan tahun 2021, tenaga kerja laki-laki 43,3 persen dan perempuan 36, 2 persen.
Memang di atas angka 30 persen dan terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Hanya saja angka tenagakerja perempuan tersebut lebih banyak pada sektor informal. Pada sektor nonformal, masih tinggi angka ketimpangan. Untuk itu, dibutuhkan political will baik pemerintah maupun stakeholder terkait agar semangat kesetaraan gender tidak hanya di atas kerta, tapi menjadi realitas,” Harap Ruswati.
Discussion about this post