JAKARTA, TI – H Arsyadjuliandi Rachman, Plt Gubernur Riau turut menghadiri acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia ke-67 Tahun 2015 ini, bersama Presiden RI Joko Widodo beserta sejumlah pejabat tinggi lainnya, di Istana Negara, Jakarta, (11/12) Jumat.
Presiden Jokowi, Dalam kata sambutannya, menyampaikan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih perlu mandapatkan perhatian khusus dan menjadi pekerjaan kita bersama. “Harus diakui bahwa persoalan HAM yang terjadi di tanah air kita, terdapat banyaknya masalah pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan harus kita selesaikan bersama,” papar Jokowi.
Presiden mencontohkan, hingga kini masih perlu dilakukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Seperti konflik agraria yang terlihat masih menumpuk untuk diselesaikan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan lain-lain.
Selain itu, masih diperlukan pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas, kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama.
”Saya harap seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, mempercepat upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan HAM tersebut secara baik,” harap Presiden.
Presiden mengatakan bahwa setiap orang harus menjunjung HAM karena semua ingin agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan rakyat. Presiden menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai.
Lebih jauh Presiden menyampaikan ”Saya juga mengingatkan kepada para demonstrasi untuk memahami aturan dalam pelaksanaannya. Misalnya, memahami jaraknya dari istana, karena itu ada aturannya,”.
Ditambahkan Jokowi, pada prinsipnya pemerintah tidak akan mengekang kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi. Namun menurut Presiden, segala sesuatu ada aturannya. Presiden juga menekankan, pentingnya sinergi antara Komisi Nasional HAM, aparat hukum, dan lembaga-lembaga peradilan di negeri ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Nur Kholis dalam sambutannya mengatakan, paling tidak ada 7.000 laporan dugaan pelanggaran HAM yang masuk ke kantornya. Jumlah itu dimungkinan akan semakin bertambah. Selain pemerintah, korporasi juga menjadi lembaga yang dinilai banyak melakukan dugaan pelanggaran HAM.
Andi Rachman Plt Gubri yang ikut hadir, didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta H Doni Aprialdi, tampak serius mendengarkan pesan Presiden tersebut. (**)
