Padang, TI — Penanggualangan kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah RPJMD) Kota Padang tahun 2014-2019 dan program unggulan Walikota Padang. Karena itu tingkat kemiskinan ditargetkan dalam RPJMD turun menjadi 4,63 persen di tahun 2019 mendatang.
Hingga kini angka kemiskinan sudah mengalami penurunan berarti. Dari data yang diperoleh, angka kemiskinan berada pada 4,93 persen.
“Saya minta dukungan untuk dapat bekerja sama serta saling bahu membahu agar angka kemiskinan terus turun hingga kemiskinan di Kota Padang benar-benar bisa dientaskan,” sebut Wakil Walikota Padang H. Emzalmi pada Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (RKPPK) Kota Padang di Pangeran Beach, Rabu (7/12).
Pemko Padang tengah melaksanakan beberapa program seperti yang diamanatkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 /2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Sehubungan dengan itu telah diprogramkan oleh masing-masing SKPD dan secara garis besar tercakup dalam 4 (empat) bidang prioritas. Yakni bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, yang terbagi pula pada 3 kelompok yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, program penganggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, berbasis pemberdayaan usaha mikro.
Melalui RKPPK sangat diharapkan bisa fokus dan ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian kelompok masyarakat yang masih berada dibawah kemiskinan dapat lebih terperhatikan dan terbantu. Dan kegiatan pembangunan bisa juga dirasakan manfaatnya.
Ketua pelaksana Hervan Bahar yang juga Kepala Bappeda Kota Padang menyampaikan, maksud pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai upaya penguatan fungsi akelembagaan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Padang . Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini untuk mengetahui perkembangan kondisi kemiskinan di Kota Padang. Mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 dalam program unggulan kemiskinan serta kebijakan Provinsi Sumbar dalam penggunaan penurunan angka kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui progul walikota dan Wakil Walikota.(*)
Discussion about this post