Targetindo.com, Padang ~ Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan agenda rutin pemerintah setiap tahun dalam merencanakan dan merumuskan program-program pembangunan berdasarkan usulan masyarakat (bottom up) untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan program-program pembangunan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah dan juga dengan maksud untuk menghindari pembangunan yang tidak tepat sasaran.
“Jika masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam program pembangunan, maka pembangunan yang tidak tepat sasaran dapat dihindari. Pasalnya, siapa yang tahu yang dibutuhkan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat sudah mengusulkan dan perencanaan juga melibatkan mereka, pemerintah hanya tinggal eksekusi. Kendala di lapangan tidak akan ditemui lagi karena penggunaan konstruksi untuk diri mereka sendiri.”
Demikian disampaikan Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH.MM pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kuranji Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Ibis pada Senin 24/1/2022.
Demikian disampaikan Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH.MM pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kuranji Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Ibis pada Senin 24/1/2022
Musrenbang yang dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sumbar Evi Yandri, Anggota DPRD Kota Padang Salisma, seluruh muspika kecamatan terdiri dari Kapolsek Kuranji, Danramil Kuranji Pauh, DPC LPM Kabupaten Kuranji, Kepala Puskesmas, Camat Kuranji, Camat Ketua LPM Kuranji, ketua PKK, ketua organisasi tingkat kecamatan, Organisasi Anak Nagari, Majelis Taklim, ninik mamak dan undangan lainnya.
Lebih lanjut Irwan Basir juga menyampaikan bahwa selama ini banyak usulan masyarakat yang belum terakomodasi dan belum dilaksanakan. Bukan berarti usulan mereka tidak disetujui, tapi karena keterbatasan anggaran pemerintah.
“Kami tidak memungkiri bahwa selama ini banyak usulan publik yang belum terealisasi. Padahal sudah berkali-kali diajukan tapi belum dilaksanakan. Bukan berarti usulan itu hilang atau tidak dikabulkan. Tapi karena anggaran pemerintah kendala.” ungkap ketua DPD LPM
“Kita harus memahami kemampuan pemerintah di bidang anggaran. Dengan banyaknya usulan pembangunan dari masyarakat setiap tahun dengan anggaran yang terbatas, tidak mungkin semuanya bisa dilaksanakan. Jadi ada yang disebut skala prioritas. Nah, prioritas adalah yang pertama dilaksanakan.” Tambah Irwan Basir lagi.
Selain itu, Irwan Basir juga berharap agar pemerintah menjadikan setiap usulan masyarakat ini untuk diseleksi dapat terwujud. Dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Jangan sampai ada pembangunan, tapi anggaran tidak tersedia. Jadi kita berharap, setiap pembangunan yang sudah dianggarkan kemudian dilaksanakan, agar anggaran tidak ada (fail to pay). Dan ini tentunya perlu pengawasan dari anggota Dewan sebagai wakil masyarakat di pemerintahan untuk mengawasinya.”
Sementara itu, Camat Kuranji Eka Putra Buhari dalam laporannya mengatakan bahwa Musrenbang Kecamatan Kuranji telah dilaksanakan melalui banyak proses di tingkat bawah. Berawal dari pertemuan warga di tingkat Rw, yang mengumpulkan semua usulan masyarakat di bidang pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Usulan dari warga di Rembuk dibawa ke Kelurahan dan dibahas di tingkat kelurahan yang dikenal sebagai Kelurahan Rakorbang. Di Rakorbang Kelurahan disepakati usulan skala prioritas untuk dilaksanakan dan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan.
“Jadi kita di Musrenbang untuk menentukan dan menyepakati usulan Kelurahan yang akan diajukan nanti di Musrenbang tingkat kota. Kami berharap, usulan ini nantinya bisa dikendalikan oleh anggota dapil kuranji sehingga usulan masyarakat bisa terwujud.” Kata Kepala Kuranji.
Discussion about this post