Membangun Daerah Tidak Harus Menjadi Bupati Atau Walikota

Oleh: Yasir SE ME, Pengurus Wilda Sumbagsel DPP PKS

TI – Sejak bergulirnya undang undang tentang pemerintahan daerah, ada suatu fenomena yang sangat menonjol yang terjadi di suatu daerah, terutama terkait dengan PILKADA, ada fenomena sebagian Tokoh Masyarakat, baik dari kalangan sipil maupun militer dan baik dari kalangan pengusaha swasta maupun pegawai negeri sipil.

Ketika berkeinginan untuk maju dalam ajang PILKADA jargon yang di usung biasanya ingin membangun daerah. Kemudian dalam setiap kesempatan sosialisasi ke tengah masyarakat selalu mendengungkan jargon ini dan dan jargon itu, dan yang lebih sempit lagi yaitu cenderung primordial istilah putra daerah.

Dalam konteks pembangunan sebenarnya peran sumber daya manusia (SDM) memang mempunyai andil yang sangat signifikan, karena dengan adanya SDM yang memadai dan berkualitas maka secara otomatis pengelolaan sumber daya yang lain, seperti sumber daya alam (SDA) akan dapat di kelola dengan baik.

Namun fenomena tersebut dalam kurun waktu pelaksanaan pilkada yang sudah berlalu terkadang memunculkan ambisi yang tidak sehat pada sebagian tokoh yang muncul menjadi calon kepala daerah, bahkan cenderung dipaksakan.

Kecenderungan calon yang terlalu punya ambisi besar inilah, kemudian perseteruan dalam kontes pilkada kemudian banyak menciderai proses demokrasi di suatu daerah membuat munculnya praktek money politik, premanisme dan lain lain.

Kalau kita kembali kepada pemikiran yang jernih dan dengan dasar niat yang baik dalam membangun daerahnya, tidak seharusnya perseteruan antar tokoh masyarakat yang akan maju dalam terlalu mengemuka, semangat rekonsiliasi antar tokoh harus di bangun.

Menjadi bupati tidak harus mengorbankan pendidikan politik dengan kepentingan ambisi pribadi, bagi para incumben/pertahana juga harus berfikir secara arif dan bijaksana.

Kalau dalam survey kepuasan publik, maupun survey elektabilitas rendah, maka dia harus mundur teratur tanpa harus memaksakan diri untuk maju lagi.