Padang, TI – Anggota DPRD Kota Padang mulai 7 – 11 Februari 2018 Reses Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mulai dilakukan . Reses bertujuan menjaring aspirasi masyarakat. Dari 45 anggota Dewan, ada anggota yang tidak melakukan, sebagian besar anggota menjalankan dengan benar-benar memanfaatkan momen untuk mendengarkan harapan masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil).
“Reses wajib bagi anggota DPRD. Setiap tiga bulan, anggota Dewan turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan,” kata salah seorang anggota Dewan yang Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa, pada Metrans.
Maidestal Hari Mahesa menampung aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses , kemudian akan direkap dan dibuat laporannya, diteruskan pada pimpinan di Dewan.
“Selanjutnya kita akan teruskan ke Wali Kota, yang kemudian Wali Kota meneruskan pada OPD terkait,” ujar anggota Dewan muda yang akrab dipanggil Esa tersebut.
Ketua Komisi II, Gustin Pramona, yang mengawali masa kegiatan resesnya di Kecamatan Koto Tangah, menyatakan kegiatan reses sangat penting dan sayang sekali jika tidak dimanfaatkan.
“Memang ada anggota yang tidak lakukan reses. Tapi ini tergantung hati nurani. Reses ini momen kita bertemu masyarakat secara massal. Jaran-jarang lho, kita bertemu konstituen yang selama ini mendukung kita. Dengan kesibukan agenda di Dewan, ini momen yang harus kita manfaatkan,” tutur Mona.
Pada reses kedua Anggota DPRD Kota Padang masyarakat selalu memberikan dukungan bagi anggota Dewan yang sudah mereka beri kepercayaan.
Pada kesempatan ini menyampaikan pada Anggota Dewan mengenai fasilitas umum (fasum), Mendengarkan keluh-kesah, aspirasi warga, itu memang tugas anggota Dewan. Dalam kegiatan ini kita fokus mendengarkan untuk kemudian disalurkan. Bukan sekedar mengadakan pertemuan tanpa hasil membangun di masa depan,” lanjut Mona.
Masalah-masalah signifikan di bidang pendidikan, misalnya, ditemui Maidestal Hari Mahesa saat reses berjumpa dengan perwakilan kecamatan, guru-guru, kepala sekolah, dan elemen masyarakat lain.
“Penyampaian dari masyarakat sangat banyak. Keluhan mereka ada yang terkait sarana-prasarana sekolah. Misalnya kondisi di Sekolah Dasar. Banyak hal miris Kami dengar. Misalnya masalah kebutuhan sanitasi yang sangat vital seperti WC, mobiler sekolah, ruang kelas tidak cukup, ruang kepala sekolah tidak ada, bahkan ada sekolah yang status tanahnya hingga kini masih tidak jelas,” ujar Esa.
Seluruh keluhan masyaraat dan harapan, dikatakan para anggota Dewan akan ditindaklanjuti secara maksimal. Realisasi anggaran untuk program-program yang disetujui, disebutkan, bisa tahun depan, bisa juga kemungkinan saat anggaran perubahan.
Maidestal Hari Mahesa mengatakan tidak akan memberi janji muluk. Semua yang vital, kita akan perjuangkan. Tapi apa yang memang tidak masuk skala prioritas, tidak bisa disalurkan, tetap kita sampaikan. Misalnya permintaan pembuatan gapura sekolah. Ini tidak masuk skala prioritas, karena kebutuhannya hanya berupa kelengkapan ornamen penghias,” jelas Esa. (02
Discussion about this post