PADANG – Wali Kota Padang Mahyeldi memberikan arahan sekaligus penguatan terhadap program Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang ada di Kota Padang.
Hal itu disampaikannya dalam rapat evaluasi dan pembinaan terhadap program yang dulu dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) itu di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (22/8).
Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar itu mengulas, masalah keuangan syariah di Indonesia telah memiliki Undang-undang yang mengatur sama halnya dengan Perbankan konvensional.
“Namun permasalahan saat ini, keberpihakan pemerintah sendiri terhadap Perbankan syariah masih belum sekuat konvensional,” sebut wako dalam kegiatan yang digelar Bagian Perekonomian Setda Kota Padang itu.
Kegiatan ini diikuti perwakilan manajer KSPPS di 35 KSPPS yang ada di Kota Padang. Juga hadir Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Syuhandra, Kepala Dinas Perdagangan Endrizal serta Kepala Bagian Perekonomian Edi Dharma.
Disebutkannya, bagaimana penguatan untuk Perbankan syariah ke depan memang tergantung daripada kesadaran dukungan serta daya desak daripada KSPPS. Sehingga Perbankan syariah bisa lebih kuat dan tumbuh berkembang.
“Maka itu saya dari MES Sumbar, siap berperan mendorong, mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam perekonomian syariah. Oleh karenanya, kita sekarang harus mencari potensi-potensi dan peluang untuk hal demikian.”
“Alhamdulillah pada 21 Agustus 2019 kemarin kita telah mendirikan BPR Syariah di Kota Padang. Semoga ini langkah positif bagi kita untuk beralih ke keuangan syariah. Dan melalui rapat evaluasi ini akan muncul segala sesuatu hal yang mendukung untuk itu,” tukuknya.(David)
Discussion about this post