Target Indo – Anggota Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi PDIP, Dedek Nuzul Putra mengatakan, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kota Padang belum mempunyai standar kelayakan. Ia menilai, pengawasan dari UPTD masih minim. Selain itu, tidak ada tenaga pengawas sehingga pekerjaan produksi daging potong jauh dari hiegenis.
Menurut Dedek, RPH Lubuk Buaya dan Aia Pacah saat ini belum bisa dikatakan memenuhi standar rumah potong. Hal itu disebabkan sarana dan prasarana yang masih manual. Tempatnya juga belum memiliki saluran Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
“Pemerintah kota seharusnya lebih melakukan pembinaan terhadap para tenaga penjagal di RPH tersebut agar pemotongan daging yang diproduksi itu sudah sesuai dengan kriteria halal dan hiegenis,” ujarnya mengomentari Kunker ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI yang dilakukan Komisi II DPRD Padang belum lama ini.
Dikatakan, seperti yang diketahui, produksi kuliner berupa rendang dari Sumatera Barat yang bahan pokoknya daging sudah sangat dikenal hingga ke mancanegara. Dengan adanya jaminan hiegenis dan halal, tentu produksi daging dari RPH di Padang dapat dipasok ke hotel-hotel berbintang.
Sementara itu, Mailinda Rose, Anggota Komisi II DPRD Padang dari Fraksi Nasdem, terkait kunjungan ke Dirjen Peternakan mengatakan, hasil rapat kerja yang dilakukan di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan akan segera disampaikan kepada Ketua Dirjen Peternakan yang baru karena saat Komisi II melakukan kunjungan, yang bersangkutan sedang tak ada di lokasi.
“Dalam pembicaraan, kita minta bantuan pusat untuk mesin angkat hewan potong, mesin alat potong, pembangunan sarana prasarana dan pembuangan limbah. Mudah- mudahan apa yang kita bicarakan di Dirjen Peternakan dapat segera diprioritaskan untuk RPH Kota Padang melalui anggaran DAK,” ujarnya.
Mailinda juga minta Pemko Padang melalui SKPD terkait harus lebih serius dalam pengelolan RPH tersebut. Percuma saja nantinya jika apa yang telah direalisasikan dari pusat tidak mendatangkan hasil maksimal, terutama pada peningkatan pendapatan daerah.
Komisi II DPRD Padang melakukan Kunker ke PT Semen Tonasa serta ke DPRD Kabupaten Pangkeb, Sulsel dalam rangka menguatkan strategi pengawasan dan peningkatan PAD Kota Padang. Selain itu, Komisi II juga melakukan kunjungan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Kunker yang dilakukan pada 16 sampai 20 Februari 2016 itu diikuti oleh Koordinator Komisi II, Erisman Chaniago, Ketua Komisi II, Elly Thsyanti SE Akt, Wakil Ketua Komisi II, Yulisman SH dan anggota Komisi II, yakni Jumadi SH, Delma Putra, Hadison SE Apt, Mailinda Rose, Dasman, Elvi Amri SE, Amril Amin serta Dedek Nuzul Putra SH MM. Rombongan didampingi Sekwan DPRD Padang, Ali Basyar, Kabaghumas DPRD Padang, Ermanto dan sekretariat komisi II DPRD Padang.
Pada Kunjungan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi II disambut oleh Subdid Pengawasan, Dr.H.Agung Suganda serta Arif Wiraksono dan Dr.H.Irfansyah,Dit.Kesmavet. Sementara, dalam kunjungan ke DPRD Kabupaten Pangkep, Komisi II DPRD Padang diterima oleh Kasubag Risalah dan Kabag Humas Bustami dan A.Farida Inana. Dalam kunjungan itu, pimpinan dewan dan anggota dewan lainnya sedang tidak berada di tempat karena sedang ada pelantikan Bupati. Kemudian, kunjugan ke PT.Semen Tonosa, Komisi II DPRD Padang disambut oleh Direktur Produksi, Ir.Toto Sudibyo, MM beserta staf. (baim) (**)
Discussion about this post