• Redaksi
  • Visi Misi
  • Kode Etik
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
Minggu, Maret 26, 2023
Targetindo.com
  • BERANDA
  • HEADLINE
    • PARIWARA
    • TARGETINDO TV
  • PERISTIWA
  • INVESTIGASI
  • ARTIKEL
  • SUMBAR
    • DPRD
  • INTERNASIONAL
  • LAINNYA
    • JAMBI
      • ACEH
    • JAWA BARAT
      • JAWA TENGAH
    • JAWA TIMUR
      • KALIMANTAN
    • KEPULAUAN RIAU
      • LAMPUNG
    • RIAU
      • SULAWESI
    • SUMSEL
      • SUMUT
    • PAPUA
  • POLITIK
  • OPINI
  • HUKUM & KRIMINAL
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • HEADLINE
    • PARIWARA
    • TARGETINDO TV
  • PERISTIWA
  • INVESTIGASI
  • ARTIKEL
  • SUMBAR
    • DPRD
  • INTERNASIONAL
  • LAINNYA
    • JAMBI
      • ACEH
    • JAWA BARAT
      • JAWA TENGAH
    • JAWA TIMUR
      • KALIMANTAN
    • KEPULAUAN RIAU
      • LAMPUNG
    • RIAU
      • SULAWESI
    • SUMSEL
      • SUMUT
    • PAPUA
  • POLITIK
  • OPINI
  • HUKUM & KRIMINAL
No Result
View All Result
Targetindo.com
No Result
View All Result

ICW:Presiden Tolak RUU KPK Sebaiknya

165
VIEWS
Share on WhatsappShare on FacebookShare on Twitter

Berita Nasional, Minang News – Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch(ICW), Emerson Yuntho meminta Presiden Joko Widodo tidak harus ikuti keinginan Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, wakil dari pemerintah tidak mesti ditunjuk dalam pembahasan RUU KPK di DPR.

“Jokowi harus boikot keinginan DPR revisi UU KPK. Jokowi harus ingat komitmen pemerintah dan DPR soal penundaan pembahasan RUU KPK dan tidak dibahas tahun 2015 ini,” katanya (29/110.

Ia mengatakan bahwa DPR harus konsisten membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. “Sebaiknya DPR konsisten membahas RUU KUHP dan RUU KUHAP sebagaimana Prolegnas 2015, bukan memprioritaskan RUU KPK yang dinilai oleh publik sebagai RUU titipan koruptor ataupun para pembenci KPK,” tuturnya.

Ia enyebutkan Presiden Joko Widodo harus ingat pada keinginannya menguatkan KPK. “Jika pemerintah setuju keinginan DPR melakukan revisi UU KPK, itu sama halnya pemerintah sedang menggoyahkan pondasi KPK,” ujarnya.

Ditambahkannya, Presiden harus bisa bersikap sebagai pemimpin antikorupsi untuk mencegah pelemahan KPK. “Presiden itu Jokowi, bukan Luhut B. Pandjaitan atau Yasonna Laoly,” tuturnya kembali.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly membuat kesepakatan dengan DPR mengenai pengusulan RUU Tax Amnesty dan revisi UU KPK. Yasonna menyetujui dua RUU tersebut dimasukkan dalam Prolegnas prioritas tahun 2015, sehingga dua RUU tersebut direncanakan akhir tahun ini akan disyahkan.(Tempo. Bud)

Previous Post

Priyo Budi Santoso: Setya Novanto Akan Sulit Mengelak

Next Post

Kapolri : Pelaku Penembakan TNI di Poso, Jaringan Kelompok Santoso

Next Post

Kapolri : Pelaku Penembakan TNI di Poso, Jaringan Kelompok Santoso

Pejabat Publik Wajib Beri Informasi Publik

Pejabat Publik Wajib Beri Informasi Publik

Alasan ISIS Membunuh 3500 Orang di Suriah

Discussion about this post

IKLAN 1

IKLAN 4

  • Redaksi
  • Visi Misi
  • Kode Etik
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
Email : redaksitargetindo@gmail.com

© 2020 PT TARGET INDO CENTRAL GROUP

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • HEADLINE
    • PARIWARA
    • TARGETINDO TV
  • PERISTIWA
  • INVESTIGASI
  • ARTIKEL
  • SUMBAR
    • DPRD
  • INTERNASIONAL
  • LAINNYA
    • JAMBI
      • ACEH
    • JAWA BARAT
      • JAWA TENGAH
    • JAWA TIMUR
      • KALIMANTAN
    • KEPULAUAN RIAU
      • LAMPUNG
    • RIAU
      • SULAWESI
    • SUMSEL
      • SUMUT
    • PAPUA
  • POLITIK
  • OPINI
  • HUKUM & KRIMINAL

© 2020 PT TARGET INDO CENTRAL GROUP