Padang, TI – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendapat kehormatan dengan menjadi pilihan studi banding dari Pemko Bogor, Jawa Barat. Hal itu terlihat dengan dilakukannya studi banding oleh jajaran Pemko Bogor ke Pemko Padang, Rabu (18/7). Rombongan yang dipimpin Asisten Pemerintahan, Hanafi itu disambut Walikota Padang diwakili Asisten Ekbang Kesra, Hermen Peri dengan diskusi bersama di Ruang Staf Ahli Walikota, Balaikota Padang.
Hanafi dalam kesempatan itu menyampaikan sekaitan kondisi Kota Bogor secara geografis dan perkembangan terkini. Seperti diketahui, Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat terletak 59 km sebelah selatan Jakarta dengan wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Dahulu luasnya 21,56 km², namun kini telah berkembang menjadi 118,50 km² dengan jumlah penduduknya mencapai 1.030.720 jiwa lebih. Bogor dikenal dengan julukan kota hujan, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota ini terdiri atas 6 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 Kelurahan.
“Sekaitan maksud dan tujuan kunjungan kali ini yaitu, bagaimana bisa mendapatkan masukan dari Pemko Padang terkait meningkatkan upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Bogor,” sebutnya.
Disebutkannya, dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bogor,terdapat 71.500 kepala keluarga (KK) di Kota Bogor yang masih hidup miskin dari jumlah 307.730 KK. Angka tersebut tentu menjadi perhatian serius Pemko Bogor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan berbagai program yang diluncurkan.
“Salah satunya melalui studi banding ke Pemko Padang ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut katanya, ia pun berharap rombongan akan membawa beberapa poin penting serta masukan untuk dibawa ke Kota Bogor. Hal itu sesuai pengamatan yang menilai Pemko Padang cukup sukses dalam menanggulangi kemiskinan warga kota.
Sementara, Asisten Ekbang Kesra, Hermen Peri memaparkan seputar upaya-upaya dan program Pemko Padang dalam percepatan pengurangan kemiskinan telah tersaji dalam Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) Padang tahun 2014-2019.
Sebagaimana Pemko berkomitmen untuk memprioritaskan program pengentasan kemiskinan yang dikaitkan dengan kese¬jah¬teraan, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Untuk ini beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait diharapkan dapat mensinergikannya.
Adapun antara lain melalui program ‘Bedah Rumah’ bagi masyarakat tidak mampu. Program ini juga melibatkan banyak instansi dan pihak swasta yang rela membantu. Selanjutnya, juga pemberdayaan masyarakat berdasarkan pemberdayaan usaha mikro.
”Secara khusus mencakup empat bidang prioritas yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah kita juga didukung melalui program dan bantuan dari pemerintah pusat,” ucapnya dalam kesempatan itu didampingi Kabag Humas Imral Fauzi dan beberapa perwakilan OPD terkait. (David/Im)
Discussion about this post