HALBAR, TI – Pemekaran dua kecamatan yakni Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Tegah yang direncakan menjadi agenda pembahsan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara (Malut) mendapat respon baik dari Relawan Pemekaran Kecamatan Jailolo Pesisir (RPKJP) meminta kepada Pemkab Halbar dan DPRD agar segera menindak lanjuti. Hal ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Halbar Senin (15/7).
Masa yang tergabung dari empat desa yakni, Desa Tauro, Bukubuwalawa,Ulo dan Bukumaadu itu menggunakan 4 unit Pic Up di lengkapi dengan sonaitem tersebut, menuntut pemerintah daerah agar segera merealisasikan Pemekaran Kecamatan jailolo menjadi dua.”
Kami meminta kepada Pemkab Halbar jangan biarkan rencana pemekaran kecamatan terkatung – katung diatas meja legislatif maupun eksekutif, segera realisasikan untuk kepentingan masyarakat”, ungkap Sultan salah satu orator aksi
Menurut Sultan, warga yang berada di empat desa itu sangat menyetujui ketika DPRD punya nawaitu baik untuk mekarkan kecamatan jailolo, hal ini tentunya memberikan dampak yang baik kepada masyarakat empat desa tersebut,”Warga mengeluhkan persoalan tingginya ongkos transportasi dan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai ketika diperhadapkan dengan urusan di kecamatan, sehingga saat munculnya berita terkait rencana pemekaran kecamatan jailolo, kami dengan suka cita memberikan respon positif, dikarenakan Menurut hemat kami kecamatan jailolo sangat layak untuk dimekarkan”.
Lanjut Sultan, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan RPKJP.yakni Segera Mekarkan kecamatan Jailolo, Jangan lagi mempolitisir Isu Pemekaran Kecamatan, Stop baku balas pantun dan segera realisasi pemekaran kecamatan jailolo dan Segera berikan kepastian secara tertulis persoalan Pemekaran Kecamatan Jailolo. Masa kemudian di giring ke ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat M.Syahril Abd Radjak untu melakukan hering bersama.
Sekda halbar M.Syahril Abd Radjak dalam hering tersebut memberikan apresiasi penuh atas dukungan masyarakat terkait isu pemekaran yang dihembuskan oleh DPRD, menurutnya Pemerintah sangat merespon dengan tuntutan warga,”prinsipnya ini tuntutan yang positif, saya ingin sampaikan bahwa persoalan Pemekaran ini tetap akan ditindak lanjuti oleh pemerintah namun yang perlu diselesaikan adalah di tingkat desa, kadang kita mengalami trebel oleh karena sebagian yang sepakat ada juga yang tidak sepakat sehingga saya menyarankan agar sudah harus diskusi terkait penyambutan pemekaran”, Ujarnya.
Dikatakan Syahril sering terjadi protes terkait ibu kota kecamatan, sehingga kami ingin agar hal ini berjalan mulus masyarakat harus membuat forum untuk bicara dan saling mengikhlaskan,”Selalu terjadi trebel persoalan ini, kadang tiap desa punya ego untuk menentukan desanya menjadi pusat kecamatan sehingga harus di bicarakan dari awal baru rekomendasinya masuk di DPRD dan Pemerintah daerah, Intinya saya akan bentuk tim yang kemudian menyusun dan mengawal agenda pemekaran ini sampai tuntas”,
Masa kemudian menuju kantor DPRD Halbar, namun seluruh anggota DPRD keluar daerah ahirnya aksipun di hentikan.
Discussion about this post