Padang, TI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung mengadakan workshop penyusunan dan pendayagunaan profil nagari/desa tahun anggaran 2019, yang diikuti sebanyak 62 orang.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 62 orang tenaga entri data nagari/desa se Kabupaten Sijunjung, berlangsung selama tiga hari (21-23/10) di salah satu hotel di Padang.
Secara resmi acara ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Kabupaten Sijunjung, Drs. Syahrial, MM pada Senin malam lalu.
Sekretaris DPMN, Dasrial menyampaikan maksud dilaksanakannya workshop ini adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan kepada peserta dan memahami dengan baik peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 sebagai dasar pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan.
“Sedangkan tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif, dan integral, serta untuk mendorong perkembangan nagari/desa swadaya dan swakarya menjadi nagari/desa swasembada,” ucap Dasrial.
Ia mengatakannya, workshop ini dilaksanakan dua gelombang, pada gelombang pertama diikuti oleh 62 orang tenaga entri data nagari yang terdiri dari Kecamatan Koto VII, Sumpur Kudus, IV Nagari dan Kecamatan Tanjung Gadang.
“Sedangkan gelombang kedua diikuti oleh 60 orang tenaga entri data nagari yang terdiri dari Kecamatan Kupitan, Sijunjung, Lubuk Tarok, dan Kecamatan Kamang Baru,”jelasnya.
Kemudian, untuk narasumber pada kegiatan itu Mirza Iswandi yang merupakan tenaga ahli dalam bidang profil nagari, katanya.
Sementara itu, dalam sambutan tertulis Bupati Sijunjung yang dibacakan Staf Ahli Bupati waktu pembukaan, Syahrial menyebutkan bahwa program penataan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prioritas visi daerah dalam RPJM.
“Ketersediaan data yang valid dan akuntabel merupakan suatu elemen penting dalamperencanaan program program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,”ucapnya.
Perencanaan pembangunan yang tepat dan terarah disetiap level pemerintahan lanjut Syahrial sangatlah bergantung kepada data profil nagari/desa yang akurat dan valid.
Hal ini ditegaskan oleh pemerintah dalamUU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelatihan ini bermaksud untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan wawasan kelompok kerja (pokja) tingkat nagari/desa yang akurat.
Selain itu, guna meningkatkan kemampuan, kemauan, dan keterampilan peserta untuk mengetahui jenis dan ruang lingkup data profil nagari/desa serta berbagai proses data dan tata cara pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi, dan pendayagunaan data profil nagari/desa, ujarnya
” Melalui pelatihan ini saya berharap, setiap peserta untuk memperhatikan data fokus pada materi yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan ini sehingga transfer ilmu dan pengetahuan dapat langsung optimal serta manfaatkan pelatihan ini sebagai media untuk diskusi dan tukar pikiran dalan memecahkan berbagai permasalahan dalam penyusunan dan pendayagunaan data profil nagari/desa,”harap Syahrial.**
Discussion about this post