Pulau Punjung, TI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya, Sumatera Barat mengarahkan pelaksanaan dana desa 2018 untuk mendukung program padat karya dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
“Program padat karya maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara swakelola diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dharmasraya, Abdi Amri di Pulau Punjung, Sabtu.
Menurutnya penetapan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip swakelola berbasis sumber daya desa yang mengutamakan pelaksanaan secara mandiri.
Sehingga penggunaan dana desa paling sedikit sebesar 30 persen harus terserap untuk menciptakan lapangan kerja di desa dan membayar upah para pekerja yang merupakan warga desa, kata dia.
Ia mengatakan alokasi dana desa 2018 bagi 52 nagari (desa adat ) di Kabupaten Dharmasraya turun dari Rp45 miliar pada 2017 menjadi Rp43 miliar.
Menurutnya besaran dana desa setiap kabupaten dan kota dialokasikan berdasarkan penetapan dan kondisi wilayah desa, sehingga hal itu berpengaruh pada jumlah alokasi yang diterima nagari di Kabupaten Dharmasraya.
“Ada penurunan jumlah alokasi dana desa tahun ini. Namun, apapun dasar pengalokasian dana desa ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan pada 2018 penyaluran dana desa dibagi menjadi tiga tahap, pertama disalurkan sebesar 20 persen pada Januari, tahap kedua 40 persen dilakukan Maret, dan tahap ketiga disalurkan 40 persen Juli 2018.
Pencairan dana desa untuk tahap pertama sudah dapat dilaksanakan, karena berdasarkan informasi dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Dharmasraya dana desa tahap pertama sudah masuk ke kas daerah.
“Maka dari itu, setiap nagari diminta segera menyiapkan segala dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pencairannya,” tambah dia.
Antara Sumbar
Discussion about this post