Sijunjung, TI – Drs H Yuswir Arifin Dt Indo Marajo,MM sebagai Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, sangat mengapresiasi tugas-tugas kejurnalistikan yang dilakukan wartawan seputar pencegahan Covid-19.
“Hingga sekarang Sijunjung masih tanggap darurat smpai 30 Mei 2020 sesuai penegasan Presiden Jokowi. Kita juga memantau para perantau yang pulang kampung,”ucap Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin dalam keterangan persnya pada Jumat (17/4/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yuswir Arifin didampingi Wabup Arrival Boy, dan Sekdakab Zefnihan. Tak hanya itu, Kadis Kominfo Rizal Efendi dan jajarannya, Plt Kepala BPBD Sijunjung Hendry Caniago, dan Sekretaris BPBD Roni, Kepala Kantor Kesbanglinmas David Revaldo, Kabag Protokol Afrizal Chan dan Kepala Inspektorat Welfiandril serta Kadis Sosial Yofritas juga hadir.
Dikatakan bupati, Pemkab Sijunjung juga mencetak sebayak 2.000 stiker untuk perantau yang akan dilakukan pendataannya oleh Walinagari. Anak-anak pesantren yang pulang dari pulau Jawa sudah sudah isolasi selama 14 dan belum ada keterangan mereka terjangkit.
Tak hanya itu, anggaran Covid-19 Sijunjung kata bupati diambil dari anggaran Pemkab Sijunjung. Dari angaran Rp1,02 trilyun yang dimiliki Pemkab Sijunjung, bakal dipangkas kisaran Rp250 milyar untuk penanganan Covid-19.
Dijelaskan bupati, anggaran sebanyak itu bersumber dari anggaran pusat dan provinsi termasuk dana alokasi khusus dan dana alokasi umum (DAK – DAU). Sedangkan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki Sijunjung hanya sekitar Rp81 milyar dan itu bersumber dari pemasukan dari galian C, parkir dan lainnya.
“Dengan Covid-19 semua tentu akan tiarap, DAK non pisik di tiadakan, DAU yang 12 persen juga dipotong (gaji, listrik, air dan bekanja lainnya-red) yang bersumber dari APBN. Gaji 13 di tutup tak ada lagi penerimaan dan itu tak lagi bisa diharapkan. Perjalanan dinas pun dipotong 50 persen akibat dampak Covid-19, dan ini proses awal . Brapa besar bantuan juga belum jelas dan tak bisa mencairkan anggaran seenaknya dan semua ada aturan. Apalagi untuk pemberian bantuan dan itu sudah dikomunikasikan dengan Kejari dan Kapolres. Kita tak ingin ada yang terjerat masalah hukum,”jelas bupati.
“Saat ini Sekda dan Tim belum melakukan rasional dan masih pengkajian tiap OPD. Anggaran kebijakan pembuatan masker juga masih dibahas. Ada kisaran 250 milyar anggaran yang bersumner dari Rp1,02 trilyun akan dipangkas untuk penanganan Covid-19,”tambah bupati menjawab pertanyaan wartawan. **
Discussion about this post