Bandung, TI – DPD Gerindra Jawa Barat merasa prihatin dan menyampaikan protes keras atas ditunjuknya saudara Muradi sebagai Ketua Tim Seleksi Calon Komisioner KPU Jawa Barat.
Muradi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap Komisaris BUMN, Staf Kantor Sekretariat Presiden (KSP) dan merupakan bagian timses pemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014.
Di samping itu, diduga juga yang bersangkutan merupakan Timses Jokowi untuk 2019 yang tergabung di dalam kelompok aktivis 98 yang mengadakan rembuk nasional mendukung Jokowi dua periode.
“Penunjukkan Tim Seleksi KPU daerah, apalagi saudara Muradi dipilih sebagai Ketua Timsel KPU Jabar, menunjukkan bahwa KPU RI tidak independen. KPU RI harus mengevaluasi Timsel KPU Jawa Barat,” kata Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, H. Mulyadi di Bandung, Minggu (21/7/2018).
Menurut Mulyadi, Timsel sebagai panitia yang ditunjuk oleh KPU RI wajib independen dan tidak memihak siapapun. Jika tidak, bisa merusak demokrasi di Indonesia secara. umum.
“KPU sangat perlu berhati-hati agar tidak dituduh sebagai alat penguasa. KPU harus introspeksi dan memperbaiki sistem, menjaga netralitas, serta tidak sembarangan mengambil keputusan, sebab menurutnya masyarakat sekarang sudah sangat kritis,” katanya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Gerindra Jawa Barat meminta KPU untuk membatalkan Timsel KPU Jabar yang sudah terlanjur terbentuk, untuk kemudian menghentikan seluruh proses seleksi dan mengganti dengan Timsel yang baru dan membuka kembali pendaftaran.
“Hal ini harus dilakukan agar legitimasi pemilu ke depan bisa terjaga,” kata Mulyadi. (bud)
Discussion about this post