Padang, TI — Fraksi Demokrat DPRD Padang minta program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di evaluasi Walikota Padang pada 2020 mendatang. Jika perlu evaluasi pimpinan OPD.
“Untuk apa dipertahankan sosok yang tak mampu berkreasi dan berinovasi. Harusnya dievaluasi,” cakap Surya Jufri Bitel, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Kamis, 28 Desember 2019.
Evaluasi itu, tegas Surya Jufri Bitel, sangat diperlukan karena program yang telah disusun pada 2019 tak banyak yang terealisasi hingga akhir tahun, seperti parkir meter, menciptakan 10 ribu wirausaha baru, dan lainnya.
Dikatakannya, persoalan parkir meter yang dikelola pihak ke tiga sampai sekarang hasilnya tak nampak. Untuk itu, Walikota Padang mengkaji kembali dengan Dinas Perhubungan (Dishub) agar pendapatan asli daerah (PAD) bertambah.
“Kita sudah bantu anggaran untuk itu, namun realisasinya nihil. Maraknya parkir liar dan pelaku parkir sembarangan yang lokasinya merata membuat ruas – ruas jalan di Padang tambah macet menimbulkan keresahan warga. Kedepan, kita ingin konsep ini harus dibuat ulang supaya hasilnya maksimal dan anggaran yang keluar tak sia-sia,” ujar anggota Komisi II DPRD Padang ini.
Sementara, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Padang, Salisma menyoroti janji Walikota soal Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dulunya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang sudah berkembang dibantu modal oleh Pemko.
Menurutnya, janji bantuan modal ini tak terealisasi sampai sekarang, ada empat KSPPS yang dijanjikan bantuan modal sebesar Rp.200 Juta perkelurahan , yakni di kawasan kelurahan Jati, Korong Gadang, Padang Besi dan Batuang Taba.
“Kita minta Walikota penuhi janji, agar pengurus KSPPS senang dan usahanya berjalan terus,” ujar Salisma yang juga selaku pendiri KJKS Korong Gadang dan juga pengawas KSPPS hingga saat ini.
Selain itu, katanya lagi, persoalan penataan PKL dan izin bagi pengusaha juga harus menjadi perhatian DPMPTSP dan Disbudpar. Salisma menilai selama ini pemko tak tegas dan semata-mata terkesan pembiaran bagi pelaku usaha yang nakal.
“Agar pelanggaran tak lagi banyak serta ini tak menajadi sorotan publik. Jika perlu dinas terkait turun ke lapangan upaya mengetahui kondisi sedetailnya,” pungkasnya.
Azwar Siry, anggota Fraksi Demokrat lainnya mempertanyakan kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang, seperti banyak warga yang tak patut menerima bantuan baik PKH, KIP, Rastra dan lain sebagainya. Ia menilai data yang dipakai Dinsos masih tahun 2013, sehingga kondisi ditengah masyarakat banyak penerima bantuan yang semestinya tak berhak mendapat malah mereka dapat, begitu juga sebaliknya.
“Fraksi Demokrat siap tuntaskan terkait Basis Data Terpadu (BDT). Untuk itu kita minta evaluasi data itu dan pekerja di tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan harus diganti. Jangan orangnya itu-itu saja. Jika perlu beri SK dan diketahui Walikota Padang,” tegasKetua Komisi IV DPRD Padang ini.
Mukhlis, anggota Fraksi Demokrat lainnya mengharapkan, Disdik agar meningkatkan kualitas guru dan murid dari sekarang.
“Demi perubahan pendidikan dan kemajuan karakter anak. Saat ini kualitas pendidikan sudah bagus,” ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Nilla Kartika menginginkan Kota Padang bebas banjir. Kepada Dinas PUPR diminta memaksimalkan pembangunan drainase secara merata dan tak asal siap saja. Dia menilai drainase sekarang banyak yang tak sesuai dengan letaknya.
“”Akibatnya rumah – rumah masyarakat jadi sasaran banjir. Selain itu banyak terjadi genangan air di ruas jalan utama yang menimbulkan kemacetan,” ucap Mantan kader PPP ini.
Selain itu, ujar Nila Kartika, terkait trafight light perlu dirombak dan tata lagi. Supaya lalu lintas lancar dan kesembrautan berkurang.
“Kedepan kita minta Dishub agar membuat terobosan baru baik soal parkir dan penataan. Jangan Dishub cuek dan memberikan pembiaran saja,” ungkap anggota Komisi III DPRD Padang.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana meminta kepada PDAM untuk lanjutkan MoU dengan IPC Teluk Bayur soal air. Agar kebutuhan terpenuhi dan pemasok lain tak muncul. Sekarang ini memang sudah saling kerjasama antara kedua belah pihak, namun harus dikuatkan serta ada perubahan hendaknya. Jangan ini seremonial saja.
Soal pergantian tahun, Ilham Maulana meminta Satpol PP patroli terhadap kehadiran kembang api, mercun dan kondom pada apotek yang nantinya dapat saja disalahgunakan generasi muda.
“Kita berharap pergantian tahun tak ternodai oleh prilaku maksiat. Untuk itu semua pihak harus terlibat dalamnya. Kepada wali murid mari jaga anaknya dan jangan beri fasilitas, supaya mereka tak keluyuran dan jalanan tak macet,” pungkas Ketua DPC Demokrat Padang ini.
Sumber : Benteng Sumbar
Discussion about this post