Dinilai Terjadi Pelanggaran HAM, Senator AS Serukan Militer Venezuela Kudeta Maduro

Washington, TI – Senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Marco Rubio, menyerukan militer Venezuela untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Nicolas Maduro. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson juga mendukung militer Venezuela memberontak melawan rezim Maduro.

Seruan Rubio itu dia lontarkan dalam rentetan tweet pada hari Jumat.

“Dunia akan mendukung Angkatan Bersenjata di Venezuela jika mereka memutuskan untuk melindungi rakyat dan memulihkan demokrasi dengan melengserkan seorang diktator,” tulis senator Florida itu melalui akun Twitter-nya, @marcorubio, yang dikutip Sabtu (10/2/2018).

“Tentara makan dari tempat sampah dan keluarga mereka kelaparan di Venezuela, sementara Maduro dan teman-temannya tinggal seperti raja-raja dan memblokir bantuan kemanusiaan,” lanjut Rubio.

Awalnya, negara itu hanya mengalami krisis ekonomi setelah dilanda inflasi yang gila-gilaan. Namun, situasi berubah menjadi krisis politik, di mana demonstrasi besar pernah pecah beberapa hari dan para tokoh oposisi ditangkapi.

Menurut kubu oposisi, Maduro telah gagal mengatasi krisis ekonomi yang semakin parah hingga sekarang. Ribuan warga Venezuela telah eksodus ke Brasil karena kelaparan dan krisis obat-obatan.

Tillerson pada hari Kamis mengisyaratkan dukungannya untuk kudeta militer di Venezuela. Dia juga memastikan bahwa rezim Maduro akan dijatuhi sanksi oleh Washington.

Administrasi Trump menilai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pembangkang politik atau oposisi di negara tersebut.

”Dalam sejarah Venezuela dan negara-negara Amerika Selatan, seringkali kali militer menjadi agen perubahan ketika keadaan begitu buruk dan kepemimpinan tidak dapat lagi melayani rakyat,” kata Tillerson di University of Texas di Austin, Kamis lalu.

Menanggapi pernyataan Tillerson, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza menyampaikan kecaman. “Demokrasi kami yang berdaulat tidak mematuhi tekanan imperialis, (demokrasi kami) mematuhi orang-orang yang bebas,” katanya.

Venezuela dijadwalkan mengadakan pemilihan presiden pada 22 April 2018 setelah perundingan mediasi antara pemerintah kiri Maduro dan koalisi oposisi mengalami jalan buntu pada hari Rabu.