Padang, TI – Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo menghadiri Rapat Kerja Teknis Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernis Apeksi) 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (CBD), Tangerang, Kamis (14/9/2017). Saat acara itu, hampir seluruh walikota se-Indonesia hadir.
Pada saat acara berlangsung Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo tertangkap kamera sedang asyik berbincang dengan Wakil Walikota Palu, Pasha “Ungu”. Keduanya nampak akrab.
Kedua kepala daerah itu nampak gagah dengan stelan pakaian masing-masing. Mahyeldi mengenakan batik berwarna cokelat tua dengan peci nasional. Pasha memakai batik ungu dan juga berpeci.
Keduanya nampak hangat. Saling bertukar pembicaraan dan sesekali saling tertawa. Ketika Mahyeldi berbicara, Pasha mendengarkan dengan baik dan serius. Begitu juga sebaliknya.
Rakernis Apeksi ini mengusung tema “Strategi dan Perlindungan Hukum Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyelenggaraan Pembangunan di Daerah”. Kegiatan ini dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Selain rapat dan diskusi, kegiatan juga diisi dengan penandatangan MoU antara Apeksi dengan Universitas Pertamina dan PT Pos dan Giro. Di samping itu juga penandatanganan MoU antara Pemko Tangerang Selatan dengan Pemko Jambi, serta Pemko Tanggerang Selatan dengan Pemko Pangkal Pinang.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Airin Rachmi Diany, dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, kebutuhan pendanaan di bidang infrastruktur sangat tinggi. Dikatakannya, dana dari APBN dan APBD hanya mampu menutupi setengah (50%) dari jumlah total dana yang dibutuhkan.
Oleh karenanya, jelas Airin, diperlukan pendanaan dari sumber lain yakni swasta melalui mekanisme KPBU.
“KPBU merupakan pembiayaan untuk merancang, membangun dan mengoperasikan proyek-proyek infrastrukltur kepada swasta, bukan merupakan pengalihan kewajiban pemerintan dalampenyediaan layanan kepada masyarakat,” kata Airin.
Wanita yang kini menjabat sebagai Walikota Tanggerang Selatan itu menjelaskan tentang kesalapahaman mengenai proyek KPBU ini diharapkan mampu menarik investor swasta agar merasa lebih nyaman dan aman dengan resiko yang timbul dalam proses pembangunan infrastruktur.
Meski berbagai dukungan kebijakan dan insentif dikeluarkan pemerintah, namun Airin melihat implementasinya di lapangan belum dapat membuat pemerintah daerah maupun sektor swasta ‘melirik’ skema KPBU.
“Kegiatan ini digelar atas dasar untuk membangun dialog antara pemerintah daerah dan swasta, serta menumbuhkembangkan keyakinan /inovasi pemerintah daerah dalam menginisiasi prakarsa badan usaha dan memperoleh jaminan kepastian hukum, serta sebagai tindalanjut salah satu rekomendasi APEKSI 2017 di Kota Malang beberapa waktu lalu,” papar Airin.
Rakernis ini selanjutnya diisi dengan panel diskusi yang menghadirkan sejumlah nara sumber dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Direktur Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri serta Ahli Hukum Kontrak dan Saksi Ahli Hukum Bidang Kontrak Pengadaan.(Charlie)
Discussion about this post