Jakarta, TI – Warga Kota Kemayoran Baru mengaku mewakili sejumlah masyarakat Tionghoa, mantan preman kelas kakap, Anton Medan mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Senin (31/10).
Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa itu pun turut membawa surat berisi pernyataan sikap terkait aksi unjuk rasa terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang menurutnya telah menciderai Pancasila.
Baca: Rencana Demo Ahok Bikin Resah, Anton Medan Lapor Kapolda Minta Jaminan Keamanan
Dalam Surat tersebut, dirinya menyampaikan akan melawan seluruh pihak yang menghembuskan isu SARA karena secara langsung melecehkan Pancasila.
Apabila tidak, dirinya menantang kepada pihak tersebut akan secara langsung berhadapan dengannya.
“Aksi demo besar-besaran itu sarat dengan SARA, secara langsung melecehkan Pancasila. Agama Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk saling memaafkan, Ahok sendiri sudah meminta maaf. Seharusnya peristiwa ini disikapi dengan arif dan bijaksana, bukan dengan mengedepankan isu SARA,” ungkapnya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya pada Senin (31/10).
Bersamaan dengan ditunjukkannya surat tersebut, dirinya pun meminta agar Habib Rizieq untuk tetap menjaga situasi kondusif selama aksi unjuk rasa digelar. Sebab apabila tidak, dirinya mengancam akan menggunakan hukum rimba, seperti yang dulu pernah dia lakukan kala dirinya berkiprah didunia hitam.
Berikut isi surat yang berisi pernyataan sikap Anton Medan:
Sikap ANTON MEDAN Mengantisipasi Rencana Demo 4 November 2016, yang disampaikan secara terbuka pada tanggal 31 Oktober 2016
1. Bahwa telah beredar kabar akan berlangsung demonstrasi besar-besaran tanggal 4 November 2016 yang diduga dimotori oleh Habieb Rizieq Shihab dkk
2. Rencana demo tersebut telah dapat dideteksi berangkaian dengan pernyataan Ahok yang telah diketahui umum, dan Ahok pun telah meminta maaf kepada publik.
3. Ahok adalah Basuki Tjahaja Purnama, Gubemur DKI Jakarta, seorang keturunan Tionghoa dan non-Muslim.
4. Demo yang direncanakan mengerahkan massa sangat banyak itu oleh karenanya berkecenderungan membesar-besarkan persoalan dengan menghembus-hembuskan isu SARA, yang seharusnya justru disikapi dengan arif dan bijaksana.
5. Demo yang direncanakan tersebut oleh karenanya, dapat dicurigai bermuatan agenda untuk mendiskreditkan pemerintah.
6. Perlu dihimbau kepada para pendemo agar tidak menghembus-hembuskan isu SARA dan tidak mendiskreditkan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota).
7. Perlu diingatkan kepada para pendemo bahwa menghembus-hembuskan isu SARA dan mendiskreditkan pemerintah berpotensi melecehkan Pancasila.
8. Perlu ditegaskan kepada para pendemo bahwa melecehkan Pancasila artinya berhadapan dengan negara dan rakyat Indonesia.
9. Sadarlah, masih jaauuuh lebh banyak patriot penegak Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, yang juga bisa melakukan demo turun ke jalan.
10. Mendesak Pemerintah dalam hal ini Polri sebagai aparat keamanan untuk menjamin rasa aman warga negara.
11. Mendesak Polri menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan Pancasila dan melakukan politisasi SARA yang mengancam keutuhan NKRI
12. Dikhawatirkan, jika Polri tidak menindak tegas pihak-pihak yang melecehkan ideology negara Pancasila, maka bisa saja sebagai anak bangsa yang mencintai Pancasila dan Merah Putih akan turun tangan bertindak menyelamatkan keutuhan NKRI. Ini berpotensi mengakibatkan benturan horizontal.
13 Menghimbau semua pihak terutama para tokoh agama agar mengingatkan masyarakat untuk bisa menahan diri dan tidak terprovokasi politisasi isu SARA.
Salam Persatuan dan Kesatuan, ANTON MEDAN
Discussion about this post