Padang, targetindo.com – Menjadikan semua sekolah yang ada di zona merah (red zone-red) sebagai shelter adalah target yang mesti diupayakan bagi daerah-daerah pesisir pantai yang terdampak tsunami. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah dan sekaligus koordiinasi yang intens dengan pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkan kepala BNPB RI, Willem Rampangilei usai membuka Seminar dan Rapat Kerja (Raker) III Indonesia-Indian Ocean Local Government Forum (Indonesia-IOLGF) di Hotel Grand Inna Muara Padang, Rabu (3/5). Seminar ini mengangkat tema “Melalui IIOLGF Kita Wujudkan Masyarakat Siaga Bencana Yang Berbasiskan Sekolah Shelter”.
Willem menyampaikan, ia pun meminta pemerintah daerah anggota IIOLGF untuk mendata semua bangunan-bangunan bertingkat dan kokoh yang ada di daerah zona merah agar bisa dijadikan shelter di samping memaksimalkan bangunan sekolah.
Sebagaimana menurutnya, evakuasi vertikal merupakan langkah mitigasi yang tepat dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di zona merah dari terjangan tsunami yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Sehingga dengan demikian, ketika gempa dan tsunami melanda, masyarakat sudah dapat langsung menyelamatkan diri ke shelter terdekat.
“Untuk itu, pembangunan shelter di sekolah-sekolah serta penguatan kapasitas harus terus kita lakukan. Karena ini langkah mitigasi yang paling tepat,” ujarnya.
Willem pun mengaku sangat mengapresiasi langkah maju dari Pemerintah Kota Padang dalam hal mitigasi bencana. Baik dalam upaya pembangunan shelter, ataupun pelatihan-pelatihan disertai simulasi kebencanaan.
“Saya dengar dan lihat, masyarakat Padang cukup peka terhadap mitigasi bencana sejauh ini. Semoga Pemko Padang terus memaksimalkannya,” harapnya.
Sementara itu Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengatakan tak hanya membangun shelter, seluruh sekolah yang berada di zona merah juga akan difungsikan sebagai shelter disertai memaksimalkan bangunan bertingkat yang ada.
Selain itu, menurut Mahyeldi, upaya selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan memperbanyak jalur evakuasi serta sarana penunjang lainnya.
“Kita sudah memulainya dan akan terus kita tingkatkan,” sebut Mahyeldi yang diamini oleh Wakil Walikota, Emzalmi.
Pada kesempatan itu, Walikota Padang menandatangani kesepahaman niat dengan Walikota Fremantle dalam bentuk Letter of Intent (LoI) yang nantinya dilanjutkan dengan Memorandum of Understanding (MoU). Sebagaimana hal itu terkait kerjasama dalam melakukan mitigasi kebencanaan, mengingat kedua daerah memiliki tingkat resiko bencana yang sama.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 71 kabupaten/kota anggota IIOLGF serta Walikota Fremantle, Australia DR Brad Pettitt selaku tamu kehormatan Pemko Padang. Selanjutnya Forkopimda Kota Padang, Ketua DPRD Padang, Erisman dan Pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang. (David)
Discussion about this post