Padang, TI – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meninjau pembangunan Terminal Tipe A, di Anak Air, Koto Tangah, Padang, Selasa (14/7/2020).
Pada saat meninjau terminal di Anak Air, Wakil Gubernur Sumbar didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi, Kepala BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI, Deny Kusdyana, dan Plt Biro Humas Zardi Syahrir beserta instansi terkait lainnya.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare untuk pembangunan terminal dan ini satu-satunya terminal di Kota Padang.
Terminal tersebut nanti akan dikelola oleh Kepala BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI Deny Kusdyana, adapun fasilitas pendukung yang dibangun seperti tempat uji kendaraan atau KIR serta kawasan komersial.
“Namun dari pada itu setelah saya mengikuti rapat siang tadi bahwa ada kendala dalam pembebasan lahan sedang fisiknya sudah berjalan. Informasi yang diterima pada bulan Desember 2020 akhir tahun ini akan selesai,” ucap Nasrul Abit.
Untuk itu perlu koordinasi dengan pemerintah Kota Padang sehingga ada anggaran untuk pelebaran jalan tembus arah By Pass dan dibebaskan segera.
“Selain itu perlu juga dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini bagaimana biaya untuk pembebasan lahan, itu harus dicari. Kalau tidak, ini tidak akan berfungsi maksimal walaupun ada jalan tetapi jalan kecil,” ujarnya
Terminal regional yang dibangun ini mampu melayani 500 unit angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan 150 antar kota antar provinsi (AKAP) yang melayani Padang menuju Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan sebaliknya.
Otomatis bus yang masuk terminal ukuran mobil-mobil besar, dengan standar kelas jalan yang sesuai. Diharapkan saat terminal selesai akhir 2020 ini, termasuk infrastruktur jalan juga selesai supaya bisa dimanfaatkan dalam mendorong dpertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Padang dan Sumbar pada umumnya.
Terminal Regional ini merupakan suatu kebutuhan, sudah puluhan tahun ditunggu. Ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan lagi. Dengan dibukanya terminal ini nanti, akan ada multi efek kepada masyarakat.
“Untuk itu perlu disegerakan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi, Kota Padang maupun pemerintah pusat, agar dapat dipertanggung jawabkan pembebasan lahan dan siapapun berhak untuk menganggarkannya. Ini merupakan kerja bersama dalam memajukan pembangunan daerah,” ajaknya. (Red).
Discussion about this post